Suaraindo.id – Kabar baik datang bagi masyarakat Kayong Utara. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memastikan akan membawa aspirasi pembangunan Bandara Sukadana ke pemerintah pusat setelah meninjau langsung lokasi rencana pembangunan di Desa Riam Berasap, Kecamatan Sukadana, belum lama ini. Langkah ini menjadi dorongan penting bagi percepatan akses transportasi udara di wilayah selatan Kalbar yang kini berkembang pesat.
Dalam kunjungan yang turut didampingi Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan bandara bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi kebutuhan strategis untuk mendukung arus investasi yang terus meningkat di Kayong Utara dan Ketapang. “Banyak investor yang sekarang tertarik membuka perusahaan di Kalbar, termasuk di Kayong Utara. Maka akses itu sangat penting. Dengan bandara, pergerakan mereka bisa lebih cepat dan efisien,” tegas Norsan.
Ia mencontohkan tingginya mobilitas pekerja dan investor asing dari perusahaan-perusahaan besar seperti Harita Group dan WHW, yang selama ini harus melalui perjalanan darat dan udara berulang kali untuk mencapai wilayah operasional mereka di selatan Kalbar. Kehadiran bandara dinilai dapat memangkas waktu tempuh sekaligus meningkatkan daya saing daerah.
Selain memperkuat iklim investasi, bandara Sukadana juga diproyeksikan menjadi simpul konektivitas penting menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan nilai investasi pembangunan IKN yang mencapai Rp72 triliun, peningkatan aksesibilitas wilayah sekitar menjadi kebutuhan yang kian mendesak.
Gubernur Norsan memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah menyiapkan lahan seluas 189 hektare untuk pembangunan bandara. Sebagian lahan sempat melalui proses pengadilan terkait ganti rugi, namun kini menunjukkan progres positif. “Kita meninjaunya dulu. Setelah ini, kita akan usulkan ke pusat, ke Kementerian Perhubungan, untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Pemkab Kayong Utara juga tengah merampungkan revisi RTRW untuk menetapkan kawasan bandara sebagai zona transportasi. Setelah status tata ruang rampung, lahan akan disertifikatkan dan dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan sebagai tahap final pengajuan pembangunan.
