suaraindo.id – Panggung kepemimpinan nasional kembali menghadirkan energi baru dari Indonesia Timur. Tokoh muda asal Sulawesi Utara, Harsen Roy Tampomuri, resmi dilantik sebagai Anggota Dewan Pakar Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) masa bakti 2026–2031.
Pelantikan berlangsung pada 16 Februari 2026 di Auditorium Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prosesi pengukuhan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, berdasarkan SK DPP APDESI Nomor: 001/KEP/DPP-APDESI/II/2026. Organisasi ini dipimpin oleh Junaedi Mulyono sebagai Ketua Umum.
Masuk Struktur Elit Nasional
Dalam struktur Dewan Pakar, Harsen bergabung bersama sejumlah tokoh nasional. Jabatan Ketua Dewan Pakar diemban oleh Sufmi Dasco Ahmad.
Kepengurusan DPP APDESI 2026–2031 diperkuat figur lintas kementerian dan lembaga negara. Pada jajaran Dewan Pembina tercatat nama-nama seperti Tito Karnavian (Ketua), Sakti Wahyu Trenggono, Erick Thohir, Agus Subianto, Listyo Sigit Prabowo, ST Burhanuddin, Bima Arya Sugiarto, serta Budiman Sudjatmiko.
Pada Dewan Penasehat, selain Zulkifli Hasan sebagai ketua, terdapat pula Sjafrie Sjamsoeddin, Andi Amran Sulaiman, dan Stefanus BAN Liow.
Adapun Dewan Pengarah dipimpin oleh Yandri Susanto bersama Supratman Andi Agtas, Saifullah Yusuf, dan Ahmad Riza Patria.
Komposisi lintas sektor ini mempertegas bahwa desa kini ditempatkan sebagai episentrum pembangunan nasional.
Dorong Transformasi Desa Berbasis Perencanaan Nasional
Usai pelantikan, Harsen menegaskan bahwa desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek sekaligus motor pertumbuhan ekonomi baru.
Ia menyoroti Asta Cita Keenam, yakni membangun dari desa dan dari bawah, sebagai fondasi pemerataan ekonomi serta instrumen efektif pengentasan kemiskinan berbasis akar rumput.
Dalam perspektif jangka panjang, ia mengaitkan agenda tersebut dengan RPJPN 2025–2045 melalui program Transformasi Wilayah yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan berbasis transformasi sosial, penguatan ekonomi lokal, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Secara operasional, lanjutnya, RPJMN 2025–2029 dan RKP 2026 telah menetapkan desa sebagai fondasi pemerataan pembangunan melalui penguatan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas.
“Sinergi lintas sektoral dan pelibatan kampus melalui pendekatan penta helix menjadi kunci agar inovasi desa bergerak cepat dan tepat sasaran di era Society 5.0,” ujarnya.
Perkuat Kolaborasi Penta Helix
Harsen menekankan pentingnya model Penta Helix yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, media, dan masyarakat sipil sebagai strategi akselerasi pembangunan desa.
Menurutnya, dengan komposisi pembina, penasehat, pakar, dan pengarah yang diisi figur lintas kementerian dan lembaga, koordinasi pusat dan daerah akan semakin solid dalam mendorong digitalisasi tata kelola desa, penguatan BUMDes berbasis inovasi, serta integrasi desa dalam ekosistem ekonomi nasional dan global menuju era Society 5.0.
Apresiasi dan Representasi Sulawesi Utara
Ketua Umum DPP APDESI, Junaedi Mulyono, menilai latar belakang pendidikan Harsen di bidang politik, pemerintahan, kebijakan publik, dan kajian strategis global menjadi modal penting untuk memperkuat desa berbasis riset dan data.
Dukungan juga datang dari perwakilan Sulawesi Utara di DPP APDESI yang menilai Harsen sebagai representasi intelektual muda Sulut dengan pengalaman di sejumlah lembaga negara seperti MPR RI, DPD RI, serta Kantor Staf Presiden.
Pelantikan ini dinilai bukan sekadar pengisian struktur organisasi, melainkan penegasan arah baru transformasi desa yang lebih strategis, kolaboratif, dan berbasis inovasi. Desa, kini, diposisikan bukan lagi sebagai wilayah pinggiran, tetapi sebagai pusat pertumbuhan masa depan Indonesia.
