SuaraIndo.Id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan menggelar Rapat Paripurna ke-XXXIII (33) dengan agenda utama penyampaian pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, pembentukan panitia khusus (pansus), serta laporan hasil kerja sementara pansus.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, dan dihadiri para wakil ketua, anggota dewan, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam penyampaiannya, Gubernur Sumatera Selatan mengungkapkan bahwa kinerja pembangunan daerah menunjukkan tren positif sepanjang 2025.
Pertumbuhan ekonomi Sumsel tercatat sebesar 5,33 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,11 persen.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel termasuk yang tertinggi di Indonesia, sementara tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan hingga 3,89 persen.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen, sekaligus menjadi bahan refleksi untuk terus melangkah lebih baik ke depan,” ujar Gubernur dalam rapat paripurna DPRD Sumsel, pada Senin (30/3/2026).
Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan pada 2026.
Di antaranya penurunan angka kemiskinan dan stunting, pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan daya saing daerah, serta mitigasi bencana di wilayah rawan.
Pemprov Sumsel menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program strategis, seperti pembangunan New Palembang Port, penguatan Program Sumsel Berkat, pembangunan rumah sakit bertaraf internasional, serta pengembangan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) dan dukungan terhadap program food estate.
Selain itu, fokus pembangunan juga diarahkan pada peningkatan produksi pertanian, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jalan, penyediaan rumah layak huni, perluasan akses internet desa, serta peningkatan konektivitas antarwilayah.
Di bidang sosial dan budaya, pemerintah terus mendorong penguatan toleransi beragama, pembangunan taman seni budaya, serta pelestarian aksara ulu sebagai identitas lokal.
Menutup paparannya, Gubernur menegaskan komitmen untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government) sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan di Sumatera Selatan. (ADV/BD)
