SuaraIndo.id – Pembobolan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) milik SMAN 2 Prabumulih senilai Rp942 juta oleh komplotan peretas memicu keprihatinan dan sorotan tajam dari DPRD Sumatera Selatan. Kasus ini dinilai menjadi alarm serius terhadap lemahnya sistem keamanan pengelolaan anggaran pendidikan.
Kejahatan siber tersebut berhasil diungkap Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan dengan mengamankan empat tersangka.
Ironisnya, saat penangkapan pada Kamis (2/4/2026), tiga dari empat pelaku diduga tengah berpesta narkoba menggunakan uang hasil kejahatan.
Menanggapi kasus tersebut, anggota Komisi V DPRD Sumsel, Fajar Febriansyah, menyampaikan keprihatinan mendalam. Ia menilai pembobolan dana BOS merupakan persoalan serius karena menyangkut anggaran negara yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan.
“Dana BOS itu bukan dana pribadi, melainkan untuk kepentingan siswa dan operasional sekolah. Seharusnya sistem pengelolaannya benar-benar aman dan terlindungi,” ujar Fajar dalam keterangannya, Minggu (5/4/2026).
Menurut Fajar, kasus ini menjadi alarm keras bahwa sistem keamanan dalam pengelolaan keuangan sekolah maupun sektor perbankan masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan siber.
Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyimpanan serta pengelolaan dana di lingkungan sekolah agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
“Jangan sampai kasus ini menular ke sekolah lain. Harus ada penguatan sistem, baik dari sisi teknologi maupun prosedur pengelolaannya,” tegas politisi Partai Amanat Nasional tersebut.
Fajar juga menekankan pentingnya kejelasan tanggung jawab dalam pengelolaan dana BOS. Apabila ditemukan adanya pelanggaran standar operasional prosedur (SOP), maka pihak terkait harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun jika seluruh prosedur telah dijalankan dengan benar dan pembobolan tetap terjadi, ia meminta instansi terkait, khususnya Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, segera mengambil langkah cepat untuk mencari solusi serta memulihkan kondisi.
“Yang terpenting, jangan sampai dampaknya merugikan siswa. Kegiatan belajar dan operasional sekolah harus tetap berjalan,” pungkasnya. ***
