 |
| Gubernur Kalbar Ria Norsan saat coffee morning bersama lintas sektor. |
Forum yang dihadiri jajaran pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, hingga berbagai pemangku kepentingan itu menjadi wadah strategis untuk menyatukan langkah dalam mempercepat pembangunan manusia yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing di Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Ria Norsan menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan manusia Kalimantan Barat yang terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat tahun 2025 mencapai 72,09, meningkat dari 71,19 pada tahun sebelumnya.
Capaian tersebut sekaligus menjadi angka IPM tertinggi sepanjang sejarah Kalimantan Barat dan menempatkan provinsi ini dalam kategori IPM Tinggi.
“Alhamdulillah, berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat tahun 2025 telah mencapai angka 72,09. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Namun, capaian ini bukan garis akhir, melainkan titik awal untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat,” ujar Norsan.
Meski mencatatkan capaian membanggakan, gubernur menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari peningkatan angka statistik, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin baik.
“Saya ingin peningkatan IPM tidak hanya terlihat pada angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat melalui layanan pendidikan yang semakin merata, pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Itulah ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya,” tegasnya.
Untuk mempercepat peningkatan IPM, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat berbagai program strategis yang berfokus pada tiga dimensi utama penyusun IPM, yakni pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.
Di sektor pendidikan, pemerintah menggulirkan sejumlah program prioritas, seperti Internet Gratis untuk Sekolah, pengembangan Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, hingga Gerakan Desa SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah).
Menurut Norsan, seluruh anak di Kalimantan Barat harus memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi maupun letak geografis.
“Tidak boleh ada anak Kalimantan Barat yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi. Karena itu, berbagai program seperti subsidi SPP, internet gratis untuk sekolah, hingga Gerakan Desa SAKTI akan terus kita dorong agar seluruh anak memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” katanya.
Di bidang kesehatan, Pemprov Kalbar memperkuat pelayanan melalui pembangunan lima rumah sakit regional, peningkatan layanan kesehatan primer, perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC), percepatan penurunan stunting, serta penurunan angka kematian ibu dan bayi.
Berbagai langkah tersebut turut mendorong peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat Kalimantan Barat pada 2025 sebesar 0,34 tahun dibandingkan tahun sebelumnya atau tumbuh 0,46 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir.
Sementara pada dimensi standar hidup layak, pemerintah terus memperkuat berbagai program pengurangan kemiskinan melalui pengendalian inflasi, pasar murah, bantuan sosial, pemasangan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi desa, hilirisasi komoditas unggulan, hingga penciptaan lapangan kerja.
“Pembangunan manusia yang berkualitas harus diawali dengan masyarakat yang sehat. Penurunan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan, pengurangan kemiskinan, penguatan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja harus berjalan secara terpadu karena semuanya saling menentukan peningkatan IPM,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ria Norsan meminta Satgas Percepatan Peningkatan IPM menjadi motor penggerak pembangunan manusia yang bekerja secara kolaboratif, berbasis data, terukur, dan berorientasi pada hasil.
Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar menyusun rencana aksi yang jelas disertai sistem monitoring dan evaluasi sehingga setiap program benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Mengakhiri arahannya, gubernur mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas SDM Kalimantan Barat.
“Saya mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama. Satgas IPM harus menjadi motor penggerak pembangunan manusia yang bekerja secara kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil. Dengan semangat kebersamaan, saya optimistis IPM Kalimantan Barat akan terus meningkat dan mampu membawa daerah ini menjadi semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Saichudin, mengungkapkan bahwa meskipun IPM Kalimantan Barat masih menjadi yang terendah di Pulau Kalimantan, laju peningkatannya justru telah melampaui rata-rata nasional.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan arah pembangunan di Kalimantan Barat berada pada jalur yang tepat.
“Yang perlu kita lihat bukan hanya angkanya, tetapi percepatannya. Kecepatan peningkatan IPM Kalimantan Barat sudah lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Ini menjadi modal penting untuk terus kita tingkatkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, percepatan peningkatan IPM harus difokuskan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta didukung integrasi data antarinstansi agar kebijakan pembangunan semakin tepat sasaran.
Saat ini BPS juga tengah melaksanakan Sensus Ekonomi yang akan menghasilkan data komprehensif sebagai dasar penyusunan berbagai indikator ekonomi dan sosial, termasuk untuk mendukung percepatan peningkatan IPM di Kalimantan Barat.
“Kami mengajak seluruh stakeholder untuk mendukung penyediaan data yang valid dan akurat. Dengan data yang berkualitas, kebijakan pembangunan akan semakin tepat sasaran dan mampu mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat,” pungkasnya.
Coffee Morning tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, unsur Forkopimda, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Kepala BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Barat, para kepala perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, pimpinan instansi vertikal, rektor perguruan tinggi, TP-PKK Provinsi Kalimantan Barat, serta berbagai pemangku kepentingan.
Selain menjadi ajang penyampaian arah kebijakan gubernur, forum ini juga menjadi ruang diskusi strategis untuk menyelaraskan program, bertukar gagasan, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan manusia yang semakin maju, merata, dan berkelanjutan di Kalimantan Barat.[SK].jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)