SUARAINDO.ID --------- Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri menyebut Kabupaten Lombok Timur masih masuk kategori zona merah kasus stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kondisi tersebut dinilai berkaitan erat dengan tingginya jumlah penduduk, serta masih tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Indah Dhamayanti saat menghadiri kegiatan peluncuran program percepatan penanganan stunting Desa Lendang Nangka Utara Kabupaten Lombok Timur, kamis 2 July 2026.
Menurutnya, meski kegiatan tersebut baru resmi diluncurkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebenarnya telah lebih dulu melakukan berbagai intervensi untuk menekan angka stunting.
“Ini launching ya. Jadi sebelum ini di-launching pun, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sudah melakukan banyak intervensi. Tapi memang Lombok Timur dan Lombok Utara saat sekarang masih masuk dalam zona merah,” ujarnya saat ditanya Wartawan, kamis 2 July 2026.
Tingginya angka stunting di Lombok Timur tidak bisa dilepaskan dari faktor jumlah penduduk yang besar, sehingga berdampak pada tingginya angka kemiskinan yang masih menjadi tantangan utama pemerintah daerah.
Menurut Wagub, berbagai intervensi yang kini dilakukan pemerintah bersama berbagai pihak diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka stunting dalam waktu ke depan.
“Kalau Lombok Timur erat kaitannya dengan jumlah penduduk yang cukup besar, jadi angka kemiskinan memang masih cukup tinggi. Tapi kita harapkan dengan intervensi yang dilakukan oleh beberapa pihak ini, ada penurunan angka yang signifikan,” katanya.
Lebih lanjut, Indah menegaskan penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan pada sektor kesehatan semata.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus terlibat aktif melalui program yang secara langsung menyasar persoalan kemiskinan dan kesehatan masyarakat.
Langkah konkret yang akan dilakukan pada dua kabupaten yang masih berada di zona merah, yakni Lombok Timur dan Lombok Utara, nantinya akan terlihat melalui program masing-masing OPD.
“Ini kolaborasi. Karena Pak Bupati mengingatkan semua OPD wajib memiliki kegiatan yang mengintervensi langsung terkait kemiskinan dan kesehatan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi NTB berharap sinergi lintas sektor tersebut mampu mempercepat penurunan prevalensi stunting sehingga kualitas kesehatan anak dan pembangunan sumber daya manusia di daerah dapat meningkat secara berkelanjutan.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)