SUARAINDO.ID -------- Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur memperkuat berbagai upaya percepatan penurunan angka stunting, melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan data, serta intervensi yang lebih terarah kepada kelompok sasaran.
Wakil Bupati Lombok Timur Edwin Hadiwijaya menegaskan, pemerintah Daerah masih menghadapi tantangan besar dalam penanganan stunting, karena jumlah penduduknya mencapai sekitar 25 persen dari total penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kondisi tersebut berpengaruh terhadap tingginya angka prevalensi stunting, yang saat ini tercatat sebesar 22,36 persen.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menargetkan angka tersebut dapat ditekan hingga mencapai 11 persen, melalui berbagai program intervensi yang dilakukan secara berkelanjutan.
Berdasarkan evaluasi data pada kurun 2023 hingga 2025, tren angka stunting di Lombok Timur masih menunjukkan pola yang relatif sama sehingga dibutuhkan langkah yang lebih terintegrasi.
Beberapa waktu lalu, Lombok Timur mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat karena masih berada pada angka prevalensi stunting di atas 20 persen.
Daerah ini kemudian ditetapkan sebagai salah satu kabupaten yang mendapatkan program pendampingan nasional bersama lima kabupaten/kota lain di Indonesia.
Program pendampingan tersebut melibatkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, World Bank, serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai upaya memperkuat strategi percepatan penurunan stunting.
Dalam program tersebut, pemerintah daerah akan memanfaatkan aplikasi berbasis data yang terintegrasi dari kementerian. Data akan dihimpun dari berbagai sumber, mulai dari UPTD, kecamatan, hingga puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Lombok Timur.
Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap intervensi terhadap persoalan stunting dapat dilakukan lebih tepat sasaran, mulai dari pendampingan ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak-anak usia di bawah dua tahun yang menjadi kelompok paling rentan.
Wabup menilai, penanganan stunting tidak hanya menjadi tugas sektor kesehatan semata, tetapi juga harus menyentuh persoalan mendasar seperti kemiskinan dan pendidikan sebagai faktor penyebab tidak langsung.
“Pencegahan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Penyebab tidak langsung seperti kemiskinan dan rendahnya pendidikan harus diselesaikan melalui kolaborasi semua pihak,” disampaikan dalam forum tersebut.
Sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi masyarakat, pemerintah mencatat sebanyak 263 dapur program SPPG kini telah beroperasi di Lombok Timur.
Program tersebut melibatkan sekitar 13.500 tenaga kerja dengan perputaran ekonomi mencapai miliaran rupiah setiap harinya di tengah masyarakat.
Selain memberikan dampak ekonomi, pemerintah juga mendorong kader posyandu, perangkat desa, serta seluruh unsur masyarakat agar mengoptimalkan akses bagi anak-anak yang membutuhkan asupan gizi tambahan melalui program dapur SPPG.
Wabup menambahkan, keberhasilan menurunkan angka stunting hanya dapat dicapai melalui penguatan konvergensi program antar organisasi perangkat daerah (OPD), sinkronisasi data yang berkualitas, serta kerja bersama seluruh elemen masyarakat.
Atas nama pemerintah daerah, Wabup menhapresiasi seluruh pihak yang selama ini berkontribusi dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Mari kita bersama-sama menjadikan penanganan stunting sebagai gerakan kolektif. Dengan data yang baik, kolaborasi yang kuat, dan intervensi yang tepat sasaran, kita optimistis mampu menurunkan angka stunting di Lombok Timur,” tutupnya.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)