Suaraindo.id – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan berencana menghadap Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk membahas persoalan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dikabarkan akan dilakukan oleh pemerintah pusat.
Rencana pemangkasan tersebut dilakukan dengan tujuan mengalihkan sebagian alokasi anggaran ke belanja kementerian dan lembaga (K/L) guna mendukung program prioritas nasional. Namun, kebijakan ini dinilai berpotensi menambah beban fiskal bagi pemerintah daerah.
“Jadi kita seluruh Indonesia terkena pengurangan dana pusat. Pengurangan Transfer Ke Daerah (TKD) ini,” ungkap Norsan, Kamis (30/10/2025).
Menurut Norsan, langkah menemui Presiden Prabowo sudah disepakati bersama pengurus APKASI, termasuk Ketua Umum terpilih yang juga Gubernur Kalimantan Timur. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mencari solusi terbaik agar dana TKD tetap dapat dipertahankan demi kelancaran pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
“Nah itu kami sudah sepakat kemarin dengan Ketua APKASI terpilih, Gubernur Kalimantan Timur. Untuk hadir menghadap Bapak Presiden,” ujarnya.
Lebih lanjut, Norsan menjelaskan bahwa dampak pemangkasan TKD akan semakin berat dirasakan karena mulai Januari 2026 mendatang, pembayaran gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan sepenuhnya menjadi tanggungan pemerintah daerah dan provinsi.
“Mulai Januari 2026 itu gaji PPPK yang kita terima itu untuk beban daerah dan beban provinsi. Kalau sekarang masih ditanggung pusat,” terangnya.
Ia menyebutkan, terdapat lebih dari 9.000 PPPK di Kalimantan Barat yang gajinya harus dibayarkan oleh pemerintah daerah mulai tahun depan. Kondisi tersebut, kata Norsan, membuat banyak daerah merasa keberatan karena di satu sisi anggaran berkurang, namun di sisi lain beban keuangan justru bertambah.
“Sudah dana kita dikurangi, diberi beban lagi untuk bayar gaji PPPK. Nah itu salah satu pemikiran kita kemarin bersama Ketua APKASI,” pungkasnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
