Dihadapan Dewan, Bupati Katakan Jumlah Penduduk Miskin Sekadau Berkurang

  • Bagikan
LKPJ. Bupati Sekadau menyerahkan nota pengantar LKPJ TA 2019.
Suaraindo.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau menggelar sidang paripurna pertama pada masa sidang ke II dengan agenda nota pengantar LKPJ Bupati Sekadau Tahun Anggaran 2019. Rapat dipimpin Ketua DPRD Sekadau, Radius Efendi, Senin (27/4/2020).
Bupati Sekadau, Rupinus mengatakan bahwa nota pengantar LKPJ sudah sesuai dengan SK Mendagri Nomor 700/1723/OPDA Tertanggal 24 Maret 2020 Tentang Penyampaian LKPJ Bupati. Disebutkan dalam nota LKPJ memuat hasil penyelenggaraan pemerintahan
daerah selama tahun 2019 untuk dibahas oleh DPRD.
“Hari ini kita sampaikan nota LKPJ, hal lain saya kira sudah sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.
Bupati menyampaikan beberapa prestasi dan hal-hal yang telah dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Sekadau diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah mencapai 64,43. Angka IPM tersebut naik sebesar 0,65 poin dibandikan angka pada tahun 2018 yang sebesar 63,69 yang tumbuh sebesar 1,02 persen.
Jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Sekadau pada tahun 2019 mencapai 12,28.000 orang atau 6,11 persen, berkurang jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang sebesar 12,29.000 atau 6,17 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Sekadau.
“Penduduk miskin kita di Sekadau tahun ini mengalami penurunan,” tutur Bupati.
Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 0,50 mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 0,53 persen. Indeks keparahan kemiskinan tahun 2018 sebesar 0,08 persen, sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,07 persen. Selain itu, Kondisi Ekonomi Kabupaten Sekadau dari tahun 2015-2018 mengalami pertumbuhan. Tahun 2015 5,75 persen, 2016 5,93 persen, 2017 5,85 persen, dan tahun 2018 5,88 persen.
Bupati Sekadau,Rupinus juga memaparkan beberapa prestasi yang telah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Sekadau diantaranya Pemda terbaik kinerja penyaluran DAK fisik tahun 2019 Pemprov Kalbar, Akuntabilitas kinerja tahun 2019 dengan predikat nilai B, Penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2019 (Badan Publik Menuju Informatik Kategori Pemda Pemprov Kalbar tahun 2019).
Selain itu beberapa prestasi lain dipaparkan bupati diantaranya ketepatan alokasi bidang kesehatan dalam kinerja dan efekvitas pengolahan APBD tahun 2019, Ketepatan alokasi bidang pendidikan dalam kinerja dan efekvitas pengolahan APBD tahun 2019, Predikat kepatuhan tinggi tahun 2019 terhadap standar pelayanan publik, Predikat Maturitas penyelenggara SPIP Level 3, Predikat inovasi Desa Rawak Hilir pada bidang kewirausahaan dan inovasi Desa, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2018.
“Beberapa penghargaan yang telah diraih seperti WTP perlu kerja keras dan dukungan semua pihak,” tegasnya. (Tambong/SK)
  • Bagikan