Sekilas Info

Peraturan

Tok! Dua Perda Inisiatif DPRD Sekadau Disahkan

Suaraindo.id - Dua rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif DPRD Sekadau tentang pencegahan dan penangulangan kebakaran hutan dan lahan dan pelestarian pengelolaan cagar Budaya, disahkan menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna DPRD Sekadau, Senin(29/6/2020) pagi.

Rapat dipimpin Ketua DPRD  Sekadau, Radius Efendy didampingi  Wakil Ketua II Zainal dan Sekwan, Sapto Utomo.

Hadir dari pihak eksekutif dipimpin Sekda Zakaria dan sejumlah kepala OPD dilingkungan Pemkab Sekadau.

Pada pendapat akhir Bupati Sekadau yang dibacakan oleh Wakil Bupati Sekadau, Aloysius menyampaikan, Terkait pada pembicaraan rapat paripurna ke-2 masa sidang ke-3 DPRD tahun 2020 yang mana telah di sampaikan ketua Raperda DPRD pada bupati pada  15 Juni lalu dan pula di tindak lanjuti dengan pandangan umum Bupati

Berdasarkan pembahasan dalam hasil rapat kerja antara panitia kusus dan pihak eksekutif sebagai mitra jelas mitra kerja DPRD

Termasuk petani tradisional sudah
Terbiasa dengan teknik-teknik membakar dalam arti ladang yang ramah lingkungan, yang disesuaikan Dengan kondisi alam setempat secara Turun temurun berdasarkan kebiasaan nenek moyang yang dikenal dengan kearifan lokal masyarakat.

"Pandangan yang sama bahwa
Raperda ini diperlukan dalam ranka memberikan kepastian dan ruang hukum yang dapat di kenakan terhadap larangan yang telah di atur pasal-pasal di dalamnya serta peluang yang jelas,"kata Aloysius.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sekadau, Subandrio kepada sejumlah wartawan usai paripurna mengatakan permintaan eksekutif untuk menambah sejumlah substansi dalam dua Raperda sudah dilakukan oleh pansus.

"Sudah kita genahkan di pansus. Tinggal finishing saja," kata Subandrio.

Menurutnya, ada pasal khusus untuk mengatur peladang tradisional. Sehingga, Raperda Karhutla secara khusus menjamin keberlangsungan petani ladang tradisional di Kabupaten Sekadau. Namun tetap memiki beberapa ketentuan.

"Misalnya yang ukuran lahan maksimal 2 hektar cukup lapor dengan Kades. Jika dibawah 2 hektar, misalnya nol sampai satu hektar tidak harus lapor ke Kades, cukup di tingkat RT atau Dusun," tegasnya.

Penulis: Yanti / Beni
Editor: Kundori

Baca Juga