Sekilas Info

Pemprov

Gubernur Kalbar Komitmen Mekarkan Provinsi Kapuas Raya

Suaraindo.id- Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji menjadi narasumber pada acara Video Conference Focus Group Discussion Nasional dengan tema “Nasib Pemekaran Provinsi Kapuas Raya”.

Gubernur Kalbar mengatakan provinsi induk tidak ada masalah dalam pemekaran. Pemekaran Kapuas Raya merupakan suatu kebutuhan, yang nantinya aset dari Pemerintah Provinsi Kapuas Raya akan diserahkan seluruhnya.

“Bahkan kita akan membantu pembangunan Kantor Gubernur dan Kantor DPRD di Kapuas Raya. Dana operasional untuk provinsi kita siapkan juga, kalau gaji pegawainya mengikuti,” jelas Gubernur Kalbar di Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar, Senin (1/3/2021).

Gubernur Kalbar ingin pemekaran Kalbar ini menjadi role model dalam pemekaran di Indonesia yang tidak menimbulkan masalah yang tidak terselesaikan, seperti masalah hibah serta penyerahan aset.

“Saya sudah berbicara dengan pak Dirjen Otonomi Daerah, jadikan pemekaran Kalbar ini yang tidak menimbulkan masalah. Kalau di Kalbar itu antara hibah dan penyerahan aset dari Ketapang ke Kayong Utara itu masih ada yang belum selesai, tapi nanti akan saya ajak ketemu antara Bupati Ketapang dan Bupati Kayong Utara supaya diselesaikan,” kata Sutarmidji.

Dia mengatakan Kemenkopolhukam juga mendukung, tapi akan memperbaiki proposal dengan susunan desain besar penataan daerah dan memperbaiki Peraturan Pemerintah (PP).

“Tapi prinsipnya tinggal keinginan dari otonomi daerah yang diketuai oleh Wakil Presiden apakah bersedia atau tidak untuk memekarkan Kalbar. Sejauh ini hitung-hitungan apapun kalbar itu sudah, amanat dari presidennya, rancangannya, undang-undangnya dari DPR dan DPD sudah rekomendasi, sebetulnya tidak sulit lagi,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengatakan Pemekaran Provinsi Kapuas Raya, dari segi teknis sudah memenuhi syarat dan diakui oleh Menkopolhukam maupun Mendagri, hanya tinggal dari kebijakan.

“Provinsi Kapuas Raya secara teknis sudah memenuhi syarat dari semua aspek, sekarang tinggal gebrakan dari pemerintah pusat untuk kiranya melihat sesuatu yang perlu mungkin dilaksanakan,” katanya.

Dia berharap pemerintah pusat tidak menahan tujuan dari pemekaran ini, dikarenakan dilihat dari angka atau nilai pemekaran, Provinsi Kapuas Raya meraih angka paling tinggi dari seluruh aspek.

“Jadi tidak ada alasan lagi sebetulnya pemerintah pusat untuk menahan ini untuk tidak dimekarkan, sekarang tinggal kebijakan menurut moratorium tentu ini masih perlu dikomunikasikan dan kita berharap Pak Gubernur semakin intens, kita juga dukung sepenuhnya dari DPR dan DPD untuk mendorong supaya pemekaran provinsi cepat terjadi,” harap Lasarus.

Masih ditempat yang sama, Anggota DPD RI, Sukiryanto mengungkapkan akan mengikuti terus perkembangan pemekaran Provinsi Kapuas Raya selama masih didukung oleh masyarakat.

“Akan kita kejar terus selama kita didukung oleh masyarakat. kita harus tekankan bahwa Kapuas Raya ini memang perlu, karena keputusan ada ditangan Presiden,” tutupnya.

Penulis: Herman
Editor: Redaksi

Baca Juga