Suaraindo.id— Revitalisasi atau perubahan dalam organisasi Lembaga Penyiaran Publik atau LPP, semata mata untuk kembali meningkat kinerja sekaligus penyesuaian terhadap regulasi yabg ada.
LPP memiliki perbedaan dengan media lainnya. Karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola LPP merupakan pejabat publik. Sehingga etika dan hak dan kewenangan menjadi pejabat publik sangat melekat. Sehingga sumpah jabatan struktural sama dengan pengambilan sumpah jabatan dua direktur LPPL Selaparang Televisi.
Oleh karena itu, harapan Kepala Daerah karena sudah terikat oleh undang-undang, sehingga etika dan norma harus dijunjung tinggi sebagaimana pejabat tinggi pratama ataupun administrator, pengawas dan sebagainya.
Sekretaria Daerah Lombok Timur Juaini Taufiq mengingatkan, bahwa manajemen media menjadi kunci keberhasilan apasaja.
“Sesuatu yang luar biasa, kalau tidak di kelola dengan media yang baik, hasilnya biasa biasa saja. Dan sebaliknya, sesuatu yang biasa biasa saja kalau disiarkan itu bisa menjadi yang luar biasa,” kata Juaini Taufiq saat memberikan sambutan pada pelantikan dua Direktur LPPL Selaparang Televisi, Sabtu 5 Juni 2021.
Sekda menambahkan, kalau mengacu pada latar pendirian LPP maupun LPPL, tentu tujuannya untuk mensukseskan Otonomi Daerah ini. Kewenangan Daerah, untuk menjalan berbagai kewenangan urusan urusan Desentralisasi maupun urusan Dekonsentrasi ini harus diback-up dengan pengelolaan media yang baik. Yang salah satu, yakni LPPL ini. Karena kehadiran LPPL semata mata untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang hari ke hari tantangannya semakin berat.
Pada 20 tahun yang lalu, hampir kebijakan publik itu, hanya menjadi ranahnya Pemerintah Daerah, namun sekarang ini sudah berbeda.
“Belum kita keluarkan kebijakan ranah publik, diluar sudah ramai masyarakat atau publik mendiskusikannya. Itulah yang menjadi tantangan kita,, Pemerintah Daerah saat ini,” lanjut Juaini Taufiq.
Keseimbangan informasi ini memang menjadi hal yang penting. Memang, LPPL. Bedanya dengan yang lain tidak komersial, karena yang diperbolehkan.
“LPPL apalagi LPP tidak boleh komersial. Walaupun ada slot, namun sangat sedikit atau terbatas,” ujarnya.
Disatu sisi, Netralitas dan independensinya juga, berdasarkan Peraturan Pemerintah, harua dijaga. Meski ini menjadi tantangan sangat berat. Lebih sulit menjadi Direktur Penyiaran di LPPL, dibandingkan menjadi Direktur penyiaran swasta. Karena menyeimbangkan sesuatu yang paradok sangat berat. Karena , kalau di swasta ukurannya kinerjanya sangat jelas.
Padahal, organisasi tumbuh berkembang harua kreatif. Pada situasi sekarang ini, diharapkan agar tidak alergi dengan kritikan. Tentu menjadi LPPL ini, kritikannya dari berbagai pihak. Termasuk dari masyarakat, Kepala Daerah maupun dari media sendiri.
Pada kesempatan tersebut, Lalu Saparuddin Aldi dilantik menjadi Direktur Penyiaran Dan Ratna Dewi di lantik sebagai Direktur Umum Administrasi dan Keuangan LPPL Selaparang Televisi.
Pada momen pelantikan tersebut, dihadiri langsung Sekretariat Daerah Lombok Timur Juaini Taufik, dan sejumlah unsur pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, dan Kepala Statsiun TVRI Nusa Tenggara Barat Sanny Damanik.
