Suaraindo.id – Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan, langsung bergerak cepat dengan mengumpulkan seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta jajaran lainnya dalam rangka memberikan pengarahan umum terkait program kerja lima tahun ke depan.
Namun, pada kesempatan tersebut, Gubernur Ria Norsan belum dapat hadir karena tengah mengikuti Retret bersama Kementerian Dalam Negeri di Magelang. Pengarahan umum ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson. Acara yang berlangsung di Aula Garuda Gedung Terpadu Kantor Gubernur Kalbar pada Senin (24/2/2025) pagi ini dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD Provinsi Kalbar, pimpinan BUMD, serta jajaran pejabat eselon III di lingkungan Pemprov Kalbar.
Dalam sambutannya, Wagub Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa membangun Kalimantan Barat bukanlah tugas yang mudah. Dengan luas wilayah mencapai 147.037 km², Kalbar tidak bisa hanya mengandalkan APBD sebagai sumber utama pembangunan.
“Oleh sebab itu, saya minta kepada Bapak Ibu sekalian untuk mencintai dan peduli terhadap Kalimantan Barat. Hal utama yang ingin kami tanamkan adalah terciptanya rasa aman, tenteram, tenang, harmonis, serta toleran di provinsi ini,” ujar Wagub Krisantus Kurniawan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi bagi individu maupun kelompok mana pun yang ingin memicu konflik di Kalbar.
“Saya tidak ingin ada pihak mana pun, baik dari suku atau ormas tertentu, yang berusaha memecah belah Kalimantan Barat,” tegasnya.
Menurutnya, siapa pun yang telah lama tinggal dan mengabdi di Kalbar, meskipun berasal dari luar daerah, harus dianggap sebagai bagian dari Kalbar.
“Mereka yang datang dari luar, telah hidup di sini puluhan tahun, dan membantu membangun Kalbar adalah putra-putri Kalimantan Barat. Oleh karena itu, mereka wajib kita lindungi, layani, dan ayomi,” tambahnya.
Wagub juga menekankan bahwa stabilitas dan ketenteraman adalah faktor utama dalam mendorong kemajuan ekonomi di Kalbar.
“Bisa dibayangkan jika Kalimantan Barat tidak aman dan harmonis, bagaimana kita bisa beraktivitas? Siapa yang berani berjualan pecel lele di pasar? Siapa yang berani nongkrong di warung kopi? Kalau rasa aman tidak ada, jangan harap Kalbar bisa maju dan sejahtera,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyinggung efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Ia meminta jajaran OPD tetap fokus bekerja semaksimal mungkin untuk membantu pemerintahan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Terkait program kerja Ria Norsan-Krisantus, ia menegaskan bahwa mereka tidak menggunakan konsep target kerja 100 hari, melainkan fokus pada pencapaian dalam jangka waktu lima tahun.
“Jadi, tidak ada istilah target kerja 100 hari, yang ada adalah target lima tahun. Kalau 100 hari pertama, itu hanya penyempurnaan birokrasi saja,” jelasnya.
Dalam waktu dekat, pemerintah akan memanggil seluruh pengusaha tambang serta pelaku investasi di Kalbar untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan dengan baik.
“Kami telah menyusun rencana untuk memanggil semua pelaku usaha tambang di Kalbar. Mereka harus memenuhi aturan, seperti memiliki NPWP, rekening di Bank Kalbar, serta berkantor di Kalbar. Jika tidak mau mengikuti aturan ini, silakan angkat kaki dari Kalbar,” tegasnya.
Langkah cepat yang diambil oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar ini menunjukkan komitmen mereka dalam membangun Kalbar secara berkelanjutan dengan mengutamakan keamanan, kesejahteraan, serta pertumbuhan ekonomi berbasis investasi yang tertata dengan baik.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
