Suaraindo.id – Para nelayan di Kabupaten Kubu Raya kembali mencurahkan keluhan terkait sulitnya memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya solar yang menjadi kebutuhan utama untuk operasional melaut. Kelangkaan yang terjadi berbulan-bulan ini membuat aktivitas mereka lumpuh, sementara harga solar di lapangan melonjak hingga dua kali lipat dari harga resmi.
Ade, salah satu nelayan sekaligus pengurus subpenyalur BBM di Kecamatan Kubu, pada Jumat (21/11/2025) mengatakan bahwa harga solar subsidi yang seharusnya Rp6.800 per liter kini dijual antara Rp13 ribu hingga Rp15 ribu per liter. Kondisi ini menyesakkan bagi nelayan kecil yang sudah terpukul oleh musim barat yang ekstrem dan biaya operasional tinggi.
“Kalau pun ada, harganya Rp13 sampai Rp15 ribu per liter. Mana kami mampu,” keluh Ade.
Ia menambahkan, subpenyalur resmi di Kecamatan Kubu kini berhenti beroperasi total akibat tidak mendapat pasokan dari Pertamina. Di sisi lain, ia menyaksikan jeriken-jeriken dari pihak tak dikenal bebas mengantre dan membeli BBM di SPBU.
“Kita lihat di SPBU itu banyak jeriken keluar. Mereka bisa dapat, sementara subpenyalur resmi malah tutup,” ujarnya heran.
Bagi nelayan di pesisir Kubu Raya, solar bukan sekadar bahan bakar—melainkan penentu hidup. Tanpa solar, mereka tidak bisa melaut, tak bisa memperoleh penghasilan, bahkan tidak mampu menutup biaya operasional yang semakin tinggi.
“Kadang dapat hasil pun minyaknya tidak balik modal,” ujar Ade.
Ia berharap adanya langkah cepat dari pemerintah daerah dan Pertamina untuk menertibkan distribusi subsidi yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran. Menurutnya, subsidi tidak ada artinya jika tidak sampai ke tangan mereka yang berhak.
Menanggapi keluhan para nelayan, Sekretaris Daerah Kubu Raya, Yusran Anizam, menegaskan bahwa nelayan merupakan kelompok yang secara hukum berhak menerima BBM subsidi dengan harga Rp6.800 per liter.
Namun ia tidak menampik bahwa dalam praktiknya, subsidi tersebut tak sepenuhnya dinikmati para nelayan.
“Pada praktiknya, subsidi tidak benar-benar sampai ke tangan nelayan. Kendalanya harus dibereskan. Administrasi, distribusi, semuanya,” ujar Yusran.
Ia menyebut permasalahan BBM subsidi ini bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga soal tata kelola dan sistem distribusi yang melibatkan berbagai pihak termasuk Pertamina. Karena itu, ia berharap pertemuan bersama para nelayan dan Pertamina dapat menghasilkan solusi konkret.
Selain kelangkaan BBM, Yusran mengungkapkan bahwa nelayan juga menghadapi banyak tantangan lain, mulai dari perubahan iklim yang meningkatkan risiko di laut, minimnya infrastruktur pelabuhan, hingga rendahnya literasi administrasi nelayan dalam mengakses mekanisme resmi penerima subsidi.
“Nelayan perlu jaminan keamanan dan keselamatan, apalagi di musim barat,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar edukasi terkait prosedur administrasi dan mekanisme pendistribusian BBM diperkuat, sehingga nelayan tidak kembali dirugikan akibat sistem yang tidak berjalan baik.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
