SuaraIndo.id – Anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan (Dapil) IV menggelar kegiatan Reses Tahun 2025 di Perum Bulog Kota Palembang, Simpang BLK, Kamis (4/12/2025).
Kegiatan ini dihadiri seluruh legislator Dapil IV, yakni Ketua Ruspanda Karibullah, S.T.,(Fraksi PAN), Dr. Syntia Rahutami, ST., M.Si (Fraksi Partai Demokrat), Peby Anggi Pratama, SH., M.Kn (Fraksi Partai Golkar), Diana, S.Pd (Fraksi Partai NasDem), Patra Wibowo, SE (Fraksi Partai Gerindra), Zulfikar Muharrami, SE (Fraksi Partai Golkar), Agung Bahari, ST., M.Si (Fraksi PKS), Duta Wijaya Sakti, SH (Fraksi PDI Perjuangan), serta Harya Pratystha Endhie Putra, SH., MH (Fraksi PKB).
Fokus pembahasan dalam reses ini berkaitan dengan mekanisme penyaluran dan harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog kepada Koperasi Merah Putih (KMP), termasuk evaluasi sinergi distribusi bersama TNI-Polri.
Ketua Reses Dapil IV, Ruspanda Karibullah menegaskan perlunya penyesuaian pola distribusi beras SPHP agar tidak tumpang tindih kewenangan di lapangan. Menurutnya, Koperasi Merah Putih dibentuk pemerintah sebagai instrumen ekonomi kerakyatan yang harus diberi ruang dalam proses distribusi.
“Koperasi Merah Putih ini dibangun pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Maka distribusi SPHP harus memberi kemudahan kepada koperasi agar mereka dapat mandiri dan menjalankan fungsinya,” ujarnya.
Ruspanda menilai, pola distribusi yang selama ini melibatkan Polri dan TNI merupakan kebijakan stabilitas dan bukan bagian dari tugas pokok instansi tersebut secara permanen.
“Bulog tetap punya regulasi, namun jangan sampai kepentingan pemberdayaan koperasi menjadi terhambat. Semangatnya jelas, bagaimana KMP bisa mendistribusikan beras SPHP sesuai harga acuan tanpa memberatkan masyarakat,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa kebijakan harga harus berpihak pada rakyat, tanpa fokus pada margin keuntungan.
“Kita bicara soal bantu rakyat, bukan hitung untung. Mekanisme distribusi perlu disederhanakan agar kebutuhan pangan tersalurkan sampai tingkat bawah tanpa hambatan,” ungkapnya.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumsel dan Babel, Mersi Windrayani, SE., M.Ak menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dan Polri masih merupakan bagian dari penugasan stabilisasi harga yang diberlakukan saat harga beras melonjak tinggi.
“Sinergi dengan TNI dan Polri dilakukan untuk stabilisasi harga. Sampai saat ini kebijakan tersebut masih berjalan dan diharapkan selesai pada akhir Desember,” ujarnya.
Mersi menyampaikan bahwa Bulog tetap mengikuti regulasi penugasan nasional sambil menyesuaikan distribusi dengan kebutuhan koperasi di wilayah.
“Pembelian beras oleh koperasi tetap disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Regulasi sifatnya penugasan, sehingga kami harus menjalankannya sesuai aturan,” jelasnya.
Bulog juga membuka peluang penyesuaian teknis jika ada penyempurnaan kebijakan ke depan.
“Regulasi yang sifatnya fleksibel bisa disesuaikan dengan kondisi daerah. Kami menunggu arahan penugasan lanjutan dari pusat,” tutup Mersi.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
