Suaraindo.id – Sekda Kalbar Dorong Rakor PPPA–PPKB 2026 Perkuat Pengarusutamaan Gender dan Turunkan IKG
Pontianak – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, mendorong seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan menjadikan Rapat Koordinasi Forum Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (PPPA–PPKB) Tahun 2026 sebagai momentum memperkuat kebijakan pengarusutamaan gender sekaligus menurunkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kalimantan Barat.
Rakor yang berlangsung di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (10/2/2026), menjadi wadah strategis untuk menyinkronkan program lintas sektor serta memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah mampu memberi manfaat nyata bagi perempuan, anak, keluarga, dan masyarakat secara luas.
Sebelum membuka kegiatan, Sekda Harisson juga mengukuhkan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Kalimantan Barat Masa Bhakti 2026–2028 sebagai mitra pemerintah dalam mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Dalam arahannya, Harisson menegaskan bahwa pengarusutamaan gender harus menjadi strategi pembangunan yang terintegrasi dalam seluruh kebijakan daerah, bukan sekadar program sektoral.
“Pengarusutamaan gender bukan hanya program sektoral, tetapi strategi pembangunan yang harus masuk dalam setiap kebijakan dan proses pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menilai kesetaraan gender merupakan fondasi penting dalam membangun keluarga berkualitas, menciptakan masyarakat yang adil, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Namun demikian, Harisson mengakui Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan besar. Berdasarkan data tahun 2024, IKG Kalbar berada pada angka 0,493, lebih tinggi dibanding capaian nasional sebesar 0,421.
“Artinya, pekerjaan rumah kita masih cukup besar,” katanya.
Sekda menekankan bahwa setiap rakor perangkat daerah harus menghasilkan dampak terukur, bukan sekadar dokumen perencanaan.
“Dalam setiap pertemuan harus ada indikator yang jelas, harus ada outcome, benefit, dan impact yang bisa diukur. Jangan sampai pertemuan hanya menghasilkan dokumen tanpa perubahan nyata,” tegasnya.
Ia menegaskan seluruh program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus diarahkan pada penurunan IKG agar kesetaraan gender di Kalbar semakin meningkat.
Selain itu, Harisson juga menyoroti sejumlah indikator penting dalam IKG, seperti kesehatan reproduksi, angka kematian ibu melahirkan, serta usia pernikahan.
“Kita harus memastikan perempuan melahirkan di fasilitas kesehatan agar angka kematian ibu bisa ditekan. Ini masih menjadi tantangan di daerah terpencil,” ujarnya.
Menurutnya, keterlambatan penanganan persalinan masih kerap terjadi akibat keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan.
“Masih terjadi tiga keterlambatan, yaitu terlambat dideteksi, terlambat mengambil keputusan, dan terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini yang harus kita perbaiki bersama,” ungkapnya.
Terkait pengukuhan Forum PUSPA, Sekda berharap forum tersebut mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat kesejahteraan perempuan dan anak.
“Kami berharap Forum PUSPA dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak serta menurunkan IKG,” harapnya.
Menutup arahannya, Harisson kembali menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar rakor menghasilkan langkah konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Saya berharap rakor ini menghasilkan kesepakatan dan langkah nyata yang dapat mempercepat peningkatan kualitas keluarga dan kesetaraan gender di Kalbar,” tutupnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
