Suaraindo.id – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Barat, Mohammad Bari, menekankan pentingnya sinergisitas dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah. Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah se-Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 di Hotel My Home, Kabupaten Sintang, yang dihadiri oleh Bupati Sintang Jarot Winarno, jajaran Forkopimda, dan peserta undangan lainnya.
“Pendapatan daerah adalah faktor kunci dalam pengelolaan dan pembangunan daerah. Dengan dinamika ekonomi yang terus berubah dan kebutuhan masyarakat yang meningkat, kita perlu terus berinovasi dalam strategi dan pendekatan untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ungkap Bari.
Acara dibuka dengan suasana khidmat, diwarnai dengan makan malam bersama, penampilan tarian khas daerah, serta penyerahan cinderamata kepada seluruh peserta. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk mengevaluasi dan menyelaraskan langkah, serta membangun sinergi demi meningkatkan pendapatan daerah, sehingga Kalimantan Barat dapat menjadi provinsi yang mandiri, kuat, dan berdaya saing.
Dengan tema “Sinergi dan Kolaborasi Pendapatan Daerah Menuju Kalbar Mandiri”, rapat ini sangat relevan untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. “Kalimantan Barat, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, memiliki peluang besar untuk mandiri secara ekonomi. Namun, untuk mewujudkan itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan masyarakat,” tambahnya.
Bari menekankan bahwa pendapatan daerah adalah komponen penting yang mendukung pembangunan di berbagai sektor. Tanpa pendapatan yang memadai, pemerintah daerah akan kesulitan dalam menjalankan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah harus menjadi prioritas bagi semua stakeholder.
“Realitas pendapatan Kalimantan Barat per 30 Oktober 2024 menunjukkan bahwa dari target keseluruhan sebesar 6 triliun, terealisasi hingga saat ini 5 triliun. Kalbar masih berada di 10 besar secara nasional dalam hal ini,” kata Mohammad Bari.
Ia menyoroti bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, ada tanggung jawab besar untuk mengelola pendapatan daerah secara efisien, efektif, dan akuntabel. “Pastikan bahwa pajak daerah, retribusi, dan sumber-sumber pendapatan lainnya dikelola dengan baik dan transparan,” imbuhnya.
Bari juga berharap dapat mengulangi prestasi tahun 2022, ketika Kalimantan Barat menduduki posisi keempat secara nasional dengan nilai over target sebesar 710 miliar. Ia mencatat bahwa untuk tahun ini, pajak daerah dari target awal 2,6 triliun telah terealisasi 2,1 triliun. Namun, ia mengingatkan adanya potensi ancaman yang dihadapi jika dilakukan pembagian opsen yang lebih besar untuk Kabupaten/Kota.
“Penting untuk kita mengklarifikasi peruntukan bagi hasil pajak ini agar lebih jelas untuk Kabupaten/Kota,” tutupnya.
Dengan semangat sinergi dan kolaborasi, diharapkan Kalimantan Barat dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mempercepat pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
