Suaraindo.id — Dugaan praktik “jalan berjamaah” berlindung di balik kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) kembali mencuat di Kabupaten Ketapang. Sebanyak 45 anggota DPRD Ketapang dijadwalkan mengikuti Bimtek di Kota Yogyakarta pada 18–21 November 2025, namun informasi yang beredar dari sumber internal justru menimbulkan banyak tanda tanya.
Menurut informasi dari orang dalam, tidak semua anggota DPRD hadir dalam kegiatan tersebut. Hingga kini data kehadiran masih simpang siur. Ada yang menyebut hanya 20-an anggota yang berangkat, sementara sumber lain menyebut sekitar 40 anggota ikut rombongan.
Bimtek Berubah Jadi Ajang Wisata?
Yang paling mengejutkan, menurut sumber internal, Bimtek ini justru berubah menjadi ajang wisata keluarga. Disebutkan bahwa jumlah keluarga anggota DPRD dan staf PNS Sekretariat DPRD yang ikut justru lebih banyak daripada jumlah anggota dewan yang benar-benar mengikuti kegiatan.
Ketua DPRD Ketapang pun tak luput dari sorotan. Ia diduga membawa 6 anggota keluarganya dalam keberangkatan tersebut. Saat dikonfirmasi wartawan, salah satu staf Ketua DPRD membenarkan keberangkatan bersama itu.
“Betul, Ketua DPRD berangkat bersama enam keluarganya. Tapi setelah sampai di Jogja mereka berpisah, keluarganya pulang kampung ke Solo,” ujar staf tersebut.
Pernyataan itu justru semakin menimbulkan teka-teki: apakah keberangkatan keluarga memang berkaitan dengan kegiatan resmi, atau justru memanfaatkan momentum perjalanan dinas?
Kenapa Tidak Dilakukan di Ketapang?
Pertanyaan publik juga disuarakan oleh Pengamat Kebijakan Publik, Jakaria Irawan, SH, MH. Menurutnya, pelaksanaan Bimtek di luar daerah sama sekali tidak relevan jika fasilitas di daerah sendiri sangat memadai.
“Di Ketapang banyak hotel dan gedung pertemuan yang bisa dipakai. Bahkan gedung DPRD sendiri bisa menjadi lokasi Bimtek,” tegas Jakaria.
Ia menilai, bila pemateri didatangkan langsung ke Ketapang, biaya negara akan jauh lebih hemat dan transparansi kegiatan lebih mudah diawasi.
Akun Resmi DPRD Mendadak Sunyi
Keanehan lain kembali muncul ketika akun resmi media sosial Sekretariat DPRD Ketapang tidak mempublikasikan kegiatan Bimtek tersebut. Padahal biasanya akun tersebut aktif mengunggah kegiatan kedewanan, mulai dari rapat internal hingga kunjungan kerja.
“Ini janggal. Mengapa kegiatan yang menggunakan anggaran publik justru tidak dipublikasikan? Kenapa harus tertutup?” ujar Jakaria heran.
Ketiadaan publikasi ini memunculkan dugaan bahwa perjalanan tersebut memang ingin dijalankan tanpa sorotan publik.
Kontras dengan Instruksi Presiden Soal Efisiensi Anggaran
Di tengah instruksi Presiden agar seluruh lembaga pemerintah menekan pemborosan dan mengefisiensikan penggunaan APBN/APBD, DPRD Ketapang justru terlihat melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dengan rombongan besar dan mengundang banyak pertanyaan.
“Saat pemerintah pusat menekankan efisiensi, DPRD Ketapang seolah mengabaikan semangat itu. Mengadakan Bimtek di Jogja, membawa keluarga, dan minim transparansi,” kata Jakaria.
Publik Menunggu Klarifikasi
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Sekretariat DPRD Ketapang terkait jumlah pasti anggota yang berangkat, dasar pemilihan lokasi Bimtek, sumber pembiayaan keluarga yang ikut dan alasan tidak adanya publikasi resmi kegiatan.
Publik dan para pemerhati kebijakan kini menanti klarifikasi terbuka dari DPRD Ketapang untuk menjawab berbagai dugaan yang berkembang.
