SuaraIndo.Id – Pengadilan Agama Palembang melalui putusan Nomor 229/Pdt.G/2026/PA.PLG menyatakan gugatan pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 0096/Pdt.P/2017/PA.PLG tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
Menanggapi putusan tersebut, tim kuasa hukum Ria Agustina yang terdiri dari Desmon Simanjuntak, S.H., Arief Budiman, S.H., dan Jackson Sahala Pakpahan, S.H., menilai majelis hakim telah memberikan kepastian hukum atas status klien mereka sebagai ahli waris yang sah.
Desmon Simanjuntak mengatakan putusan tersebut menegaskan bahwa Penetapan Ahli Waris Nomor 0096/Pdt.P/2017/PA.PLG yang diterbitkan pada 30 Mei 2017 tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
“Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada para penggugat.
Dengan demikian, penetapan ahli waris yang menetapkan klien kami, Ria Agustina, sebagai ahli waris tetap berlaku dan sah secara hukum,” ujar Desmon saat konferensi pers di Palembang, Rabu (10/6/2026).
Menurut Desmon, sejak awal pihaknya berpendapat bahwa para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang cukup untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap penetapan ahli waris tersebut. Karena itu, putusan majelis hakim dinilai telah memberikan kepastian hukum bagi kliennya.
Ia menegaskan seluruh hak yang melekat pada status ahli waris kliennya tetap dilindungi oleh hukum, termasuk terhadap aset-aset peninggalan orang tua Ria Agustina.
“Kami menghormati putusan majelis hakim dan memandang putusan ini sebagai bentuk kepastian hukum.
Hak-hak klien kami sebagai ahli waris telah ditegaskan kembali melalui putusan pengadilan,” katanya.
Desmon juga mengimbau seluruh pihak untuk menghormati putusan pengadilan yang telah dibacakan.
Menurutnya, apabila di kemudian hari ditemukan adanya penguasaan terhadap harta peninggalan orang tua kliennya oleh pihak yang tidak memiliki dasar hukum yang sah, maka pihaknya akan menempuh langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami mengimbau siapa pun yang menguasai atau memanfaatkan aset peninggalan almarhum orang tua klien kami tanpa hak agar menghormati status hukum yang telah ditetapkan pengadilan.
Jika ditemukan adanya penguasaan yang tidak memiliki dasar hukum, kami akan mempertimbangkan langkah-langkah hukum, baik secara perdata maupun pidana,” tegasnya.
Desmon menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan langkah-langkah hukum dan administratif guna memastikan penguasaan fisik terhadap sejumlah aset peninggalan keluarga yang berdasarkan dokumen dan fakta hukum merupakan bagian dari harta warisan kliennya, termasuk aset yang berada di kawasan Komplek Teratai Putih KM 7 Palembang.
“Kami akan menindaklanjuti putusan ini sesuai koridor hukum yang berlaku. Tujuannya bukan untuk menciptakan konflik baru, melainkan memastikan hak-hak klien kami atas harta warisan yang telah memiliki dasar hukum yang jelas dapat terlindungi dan terlaksana sebagaimana mestinya.
Termasuk terhadap aset yang berada di kawasan Komplek Teratai Putih KM 7 Palembang yang selama ini menjadi bagian dari objek yang dipersoalkan,” jelas Desmon.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya kepastian hukum yang telah ditegaskan melalui putusan pengadilan.
“Setelah putusan ini, kami berharap seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang telah berjalan. Kami mengedepankan penyelesaian secara tertib, damai, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota tim kuasa hukum lainnya, Jackson Sahala Pakpahan, S.H., menilai putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut menjadi preseden penting dalam menegakkan prinsip kepastian hukum dan ketertiban administrasi hukum waris.
Menurut Jackson, majelis hakim telah menunjukkan konsistensi dalam menerapkan hukum acara perdata dengan terlebih dahulu menguji kedudukan hukum (legal standing) para pihak sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara.
“Legal standing bukan sekadar formalitas, melainkan syarat fundamental dalam setiap gugatan.
Apabila seseorang tidak memiliki hubungan hukum dengan objek yang disengketakan, maka gugatan tersebut memang tidak dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara,” ujarnya.
Ia menambahkan, putusan tersebut sekaligus memberikan perlindungan terhadap produk hukum yang telah diterbitkan secara sah oleh pengadilan agar tidak dengan mudah digugat oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum langsung.
“Putusan ini memberikan pesan yang jelas bahwa setiap upaya hukum harus dilandasi kepentingan hukum yang nyata dan dapat dipertanggung jawabkan.
Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan proses peradilan,” katanya.
Menurut Jackson, putusan tersebut tidak semata-mata dapat dimaknai sebagai kemenangan pihak tergugat, melainkan sebagai bentuk penegakan asas-asas hukum yang menjadi fondasi sistem peradilan.
“Kami memandang putusan ini sebagai kemenangan hukum dan kepastian hukum. Yang paling penting adalah majelis hakim telah memberikan pertimbangan yang objektif berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Dengan putusan tersebut, Penetapan Ahli Waris Nomor 0096/Pdt.P/ 2017/PA.PLG tetap memiliki kekuatan hukum sebagaimana mestinya.
“Kami berharap seluruh pihak dapat menghormati putusan pengadilan dan menjadikannya sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati dalam negara hukum,” tutup Jackson.
Ditempat lain, Arief Budiman, S.H., menilai putusan tersebut semakin mempertegas kedudukan hukum kliennya sebagai ahli waris yang sah.
“Putusan ini menunjukkan bahwa proses hukum telah berjalan sebagaimana mestinya dan memberikan kepastian hukum bagi klien kami.
Kami berharap seluruh pihak dapat menghormati putusan yang telah dibacakan majelis hakim,” pungkasnya dengan singkat. **
