Suaraindo.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menerima kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Senin (11/11/2024). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Pertahanan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan tanah, ketahanan pangan, dan pertahanan nasional.
Pengamanan Aset Negara dan Penataan Tanah TNI
Salah satu poin utama dalam diskusi ini adalah pengamanan tanah aset negara, khususnya yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menteri Nusron Wahid menjelaskan bahwa banyak aset tanah TNI yang telah mengalami perubahan fungsi, sehingga perlu dilakukan penataan ulang dan sertifikasi yang lebih baik untuk mencegah hilangnya aset negara.
“Kita akan bekerja sama untuk melakukan penataan ulang dan sertifikasi tanah aset negara yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan TNI, agar tanah-tanah ini tetap aman dan terkelola dengan baik,” ujar Nusron Wahid.
Percepat Pengadaan Tanah untuk Ketahanan Pangan dan Energi
Selain pengamanan aset tanah, kedua kementerian juga membahas pentingnya pengadaan tanah untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi. Dalam hal ini, Menteri Nusron mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN sedang mempercepat pengadaan tanah seluas 1 juta hektare di Papua untuk mendukung program pertanian dan ketahanan pangan nasional. Menhan Sjafrie Sjamsoeddin juga mengungkapkan perhatian terhadap proses pelepasan lahan dan sertifikasi lahan sawah di Papua dan daerah lain yang membutuhkan perhatian lebih.
Penanganan Sengketa Pertanahan yang Mengganggu Pertahanan Nasional
Diskusi juga menyentuh masalah sengketa dan konflik pertanahan, khususnya yang dapat menghambat pertahanan nasional. Menteri Nusron menegaskan pentingnya penanganan sengketa yang melibatkan individu, negara, atau korporasi, untuk menjaga stabilitas dan sistem pertahanan negara.
“Kita perlu bekerja sama untuk menangani sengketa pertanahan yang sensitif, terutama yang melibatkan negara, individu, atau korporasi, agar tidak mengganggu sistem pertahanan nasional,” kata Nusron.
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pertahanan
Selain itu, kedua kementerian juga sepakat untuk memperkuat pengadaan tanah untuk keperluan pertahanan, seperti lahan untuk tempat latihan dan pangkalan TNI. Menteri Nusron menambahkan bahwa pihaknya akan mendukung pengadaan tanah yang dibutuhkan untuk kelancaran operasional TNI dan menjaga kesiapan pertahanan negara.
Komitmen dan Kolaborasi Lintas Sektor
Menteri Nusron Wahid berharap bahwa kerja sama ini akan terus diperkuat agar tantangan dalam pengelolaan tanah dan pertahanan dapat diatasi dengan baik. “Masalah lahan adalah isu yang sangat penting, terutama dengan banyaknya tanah TNI yang diambil alih oleh pihak lain. Kami akan terus mengupayakan agar tanah-tanah tersebut diselamatkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara,” tutup Nusron Wahid.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Nusron didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
