Suaraindo.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mencatat penurunan jumlah penduduk miskin di provinsi ini pada September 2024. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 333,99 ribu orang, turun sebanyak 2,09 ribu orang dibandingkan dengan Maret 2024.
Hal ini disampaikan oleh Kepala BPS Kalbar, Muh Saichudin, dalam keterangan pers di Pontianak. “Persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 6,25 persen, menurun 0,07 persen poin dari Maret 2024,” ungkapnya, mengutip data resmi.
Muh Saichudin menjelaskan bahwa persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2024 meningkat menjadi 4,62 persen dari sebelumnya 4,25 persen pada Maret 2024.
“Jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami peningkatan sebanyak 8,88 ribu orang, dari 85,94 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 94,82 ribu orang pada September 2024,” jelasnya.
Sebaliknya, penduduk miskin di perdesaan menunjukkan penurunan. “Persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 tercatat 7,26 persen, turun dari 7,58 persen pada Maret 2024,” ujarnya. Dalam periode yang sama, jumlah penduduk miskin di perdesaan berkurang sebanyak 10,97 ribu orang, dari 250,14 ribu orang menjadi 239,17 ribu orang.
Pada September 2024, garis kemiskinan di Kalbar tercatat sebesar Rp611.320,00/kapita/bulan. Komposisinya terdiri dari:
Garis Kemiskinan Makanan: Rp460.485,00 (75,33 persen).
Garis Kemiskinan Bukan Makanan: Rp150.835,00 (24,67 persen).
Rata-rata rumah tangga miskin di Kalbar memiliki 5,54 anggota rumah tangga, sehingga garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah Rp3.386.713,00/rumah tangga miskin/bulan.
Penurunan angka kemiskinan di wilayah perdesaan menjadi sorotan positif dalam laporan ini, meskipun peningkatan angka kemiskinan di perkotaan perlu mendapatkan perhatian khusus.
“Peningkatan kemiskinan di perkotaan memerlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan masyarakat yang rentan mendapatkan akses terhadap peluang ekonomi dan bantuan sosial,” kata Muh Saichudin.
BPS Kalbar berharap bahwa data ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam menekan angka kemiskinan di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Dengan data yang ada, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diharapkan dapat terus memperkuat program-program pembangunan ekonomi yang inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di perkotaan maupun perdesaan.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS