Suaraindo.id – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkayang, Hakim Azizi, mengungkapkan bahwa hasil Pencatatan Potensi Desa (Podes) 2024 menunjukkan mayoritas masyarakat di Kabupaten Bengkayang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dari 124 desa/kelurahan yang ada, sebanyak 118 desa berfokus pada sektor tersebut, sementara tiga desa mengandalkan sektor pertambangan dan penggalian.
“Ada dua desa/kelurahan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil serta sepeda motor, dan satu desa/kelurahan lainnya yang dominan di bidang administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib,” ujar Hakim Azizi, Rabu (5/2/2025).
Menurutnya, dominasi sektor pertanian di Kabupaten Bengkayang tidak lepas dari keberadaan sumber daya air seperti sungai, saluran irigasi, dan embung yang mendukung produktivitas. Data Podes 2024 mencatat, dari 124 desa/kelurahan, sebanyak 119 desa memiliki sungai, 47 desa memiliki saluran irigasi, dan 14 desa memiliki embung.
Lebih lanjut, Podes 2024 menunjukkan bahwa 19 desa/kelurahan di Kabupaten Bengkayang memiliki produk barang unggulan, bahkan empat di antaranya telah berhasil mengekspor produknya ke luar negeri. Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, ketersediaan fasilitas perkreditan dan jaringan telekomunikasi menjadi faktor pendukung utama.
“Hasil Podes 2024 mencatat bahwa 108 desa/kelurahan memiliki Kredit Usaha Rakyat (KUR), tujuh desa memiliki Kredit Usaha Bersama (KUBE), dan 11 desa memiliki Kredit Usaha Kecil (KUK),” jelas Hakim Azizi.
Sementara itu, dalam aspek telekomunikasi, seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Bengkayang sudah memiliki akses sinyal telepon seluler. Namun, masih terdapat 67 desa/kelurahan yang mengalami kelemahan dalam kekuatan sinyal, yang menjadi tantangan dalam pengembangan ekonomi digital.
Secara makro, BPS juga merilis angka kemiskinan (P0) Kabupaten Bengkayang tahun 2024 sebesar 6,00%, mengalami penurunan sebesar 0,28% dari tahun sebelumnya yang berada di angka 6,28%. Hal ini menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih terdapat tantangan dalam pemerataan pembangunan ekonomi.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tercatat sebesar 0,640, yang menunjukkan tingkat kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) berada di angka 0,134, yang mengindikasikan penyebaran ketimpangan ekonomi di kalangan penduduk miskin.
Hakim Azizi menegaskan pentingnya data statistik dalam perencanaan kebijakan pemerintah dan evaluasi pembangunan. Data yang valid dapat memberikan gambaran faktual terkait perkembangan, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah.
“Dengan data statistik yang akurat, kebijakan pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan mampu mengoptimalkan potensi yang ada di Kabupaten Bengkayang,” ungkapnya.
Sebagai contoh, data kemiskinan dapat membantu pemerintah dalam menargetkan program bantuan sosial, sementara data pengangguran berperan dalam perencanaan kebijakan ketenagakerjaan. Sementara itu, data pertumbuhan ekonomi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan jumlah serta jenis kesempatan kerja, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan pemanfaatan data yang optimal, diharapkan kebijakan pembangunan di Kabupaten Bengkayang dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
