Suaraindo.id – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ermin Elviani, mendorong agar pembayaran jasa pelayanan JKN, jasa umum, dan sejenisnya yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat dibayarkan penuh 100 persen kepada tenaga kesehatan.
Dorongan tersebut disampaikan menyusul informasi dan keluhan yang diterima langsung dari konstituen, khususnya para tenaga kesehatan, yang menyebutkan bahwa jasa pelayanan yang seharusnya diterima hanya dibayarkan sekitar 50 persen. Kondisi ini dinilai semakin berat karena terjadi menjelang Natal dan Tahun Baru, saat kebutuhan ekonomi keluarga meningkat.
“Tenaga kesehatan adalah garda terdepan pelayanan publik. Sangat memprihatinkan jika hak mereka tidak dibayarkan penuh, apalagi menjelang hari besar keagamaan,” tegas legislator yang kerap disapa Evi ini.
Evi mengungkapkan, informasi yang diterima dari para tenaga kesehatan bahwa sisa 50 persen akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya. Namun, pola ini bukan kali pertama terjadi, karena kondisi serupa juga berlangsung pada tahun sebelumnya.
“Ini menyangkut keadilan dan kepastian bagi tenaga kesehatan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Ermin meminta OPD terkait atau pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan BLUD untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan akuntabel, disertai data keuangan yang benar dan transparan, terkait alasan mengapa pembayaran jasa pelayanan tidak dapat direalisasikan 100 persen.
“Kalau memang kendalanya keterbatasan anggaran, sampaikan dengan jujur dan berbasis data. Jangan sampai informasi yang diterima tenaga kesehatan berbeda dengan kondisi yang sebenarnya,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa apabila kebijakan pembayaran tidak penuh tersebut disertai dengan rencana pembayaran sisa di tahun anggaran berikutnya, maka harus disiapkan landasan hukum yang kuat, agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun menjadi temuan BPK saat proses penganggaran dan pemeriksaan keuangan.
Sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Ermin juga menyatakan akan berkomunikasi langsung dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat selaku pimpinan tertinggi eksekutif di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, untuk menyampaikan kondisi riil yang dihadapi para tenaga kesehatan. Ia mengingatkan bahwa peningkatan insentif dan kesejahteraan tenaga kesehatan merupakan salah satu misi Gubernur dan Wakil Gubernur saat mencalonkan diri.
“Ini bukan hanya soal anggaran, melainkan soal komitmen moral dan politik kepada tenaga kesehatan,” tegasnya.
Secara kelembagaan, Fraksi Partai Demokrat dan DPRD Provinsi Kalbar juga akan berkomunikasi dengan pimpinan DPRD agar OPD terkait dapat dipanggil secara resmi untuk memberikan klarifikasi dan mencari solusi menyeluruh. Namun demikian, Ermin menekankan bahwa dalam jangka pendek harus segera ada solusi konkret, agar para tenaga kesehatan tidak terus dirugikan.
“Untuk jangka panjang kita bisa bahas tata kelola dan regulasi. Tapi untuk saat ini, yang paling penting adalah ada solusi nyata bagi tenaga kesehatan, kasihan mereka yang mau natal dan tahun baru,” pungkas wakil rakyat dapil Mempawah dan Kubu Raya ini.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
