Suaraindo.id – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menerima Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, Jumat pagi (27/2/2026).
Penyerahan laporan yang turut disertai surat pengantar Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP tersebut berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Kalimantan Barat dan menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan serta pengawasan pembangunan daerah.
Dalam paparannya, Rudy menyampaikan hasil pengawasan komprehensif dengan tema “Membangun Ketahanan Menuju Swasembada Pangan Kalimantan Barat.” Ia mengungkapkan adanya fenomena “ilusi surplus”, yakni kondisi di mana produksi pangan daerah terlihat mencukupi secara statistik, namun belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan riil masyarakat.
Dari hasil analisis terhadap 14 komoditas pangan strategis, hanya dua komoditas yang benar-benar mengalami surplus. Sementara 12 komoditas lainnya masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Hal ini memerlukan kebijakan turunan yang lebih spesifik, penguatan manajemen risiko, serta penyusunan peta komoditas pangan provinsi yang komprehensif,” ujar Rudy.
Ia menegaskan, penguatan koordinasi lintas sektor serta peningkatan proporsi anggaran ketahanan pangan menjadi langkah penting untuk mendorong kemandirian pangan daerah. Selain itu, pengawasan distribusi bantuan pemerintah juga perlu diperketat agar tepat sasaran dan mampu meningkatkan produktivitas petani maupun peternak.
Tak hanya sektor pangan, BPKP juga menyoroti kualitas perencanaan dan penganggaran daerah. Berdasarkan hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) Tahun 2025, secara nasional rata-rata 74,74 persen intervensi sektoral dinilai berisiko tidak efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Sebagai langkah strategis, BPKP merekomendasikan pembentukan Forum Governansi Daerah melalui optimalisasi Forkopimda plus. Forum tersebut diharapkan berfungsi layaknya dewan komisaris daerah yang memastikan setiap belanja pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam laporan tersebut, BPKP juga mengungkap hasil pengawasan yang berhasil mengidentifikasi potensi optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, serta penyelamatan keuangan negara dan daerah di Kalimantan Barat dengan nilai mencapai Rp367,68 miliar.
Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi atas analisis komprehensif yang diberikan BPKP. Ia menilai Laporan Eksekutif Daerah menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah secara objektif dan berbasis data.
“Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada BPKP atas penyerahan Laporan Eksekutif Daerah ini,” ujarnya.
Menurutnya, laporan tersebut bukan sekadar dokumen administratif, melainkan gambaran nyata kondisi di lapangan yang harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Tentu dari rekomendasi ini kami akan segera melakukan langkah-langkah perbaikan,” tegasnya.
Penyerahan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 ini diharapkan semakin memperkuat peran strategis BPKP dalam mengawal akuntabilitas, efektivitas program pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi hasil.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
