Suaraindo.id – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memperkuat sektor peternakan sebagai salah satu pilar utama ketahanan pangan dan penggerak ekonomi daerah. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Badan Pengelola Aset Bisnis dan Investasi (BP-ABI) serta Sosialisasi Ikatan Petani dan Peternak Produk Pangan Kalimantan Barat (IP4KB) bersama Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Barat di Aula Universitas Panca Bhakti Pontianak, Rabu (15/7/2026).Wagub Kalbar, Krisantus Kurniawan secara resmi membuka Rapat Kerja Badan Pengelola Aset Bisnis dan Investasi (BP-ABI) serta Sosialisasi Ikatan Petani dan Peternak Produk Pangan Kalimantan Barat (IP4KB) bersama Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Barat di Aula Universitas Panca Bhakti Pontianak, Rabu (15/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan komunitas peternak untuk membahas berbagai isu penting, mulai dari peningkatan produksi ternak, tata niaga hasil peternakan, investasi sektor pangan, hingga penguatan kolaborasi dalam mendukung kemandirian pangan Kalimantan Barat.
Dalam arahannya, Krisantus mengungkapkan bahwa hingga kini Kalimantan Barat masih bergantung pada pasokan ternak dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk komoditas babi, sapi, dan kambing. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan sekaligus peluang yang harus dijawab melalui penguatan kapasitas peternakan lokal.
“Kita harus mampu memperkuat produksi ternak daerah agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dari Kalimantan Barat sendiri. Hal ini memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegas Krisantus.
Menurutnya, upaya mewujudkan kemandirian peternakan tidak cukup hanya dengan meningkatkan populasi ternak. Pemerintah juga perlu memastikan tersedianya ekosistem yang mendukung, mulai dari pembinaan peternak, akses pembiayaan yang lebih mudah, penyediaan sarana dan prasarana produksi, hingga sistem pemasaran yang mampu memberikan keuntungan yang layak bagi peternak.
Karena itu, Krisantus meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menyusun langkah strategis yang terintegrasi agar sektor peternakan mampu berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Peternakan harus menjadi sektor yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Untuk itu dibutuhkan kebijakan yang terarah dan dukungan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Selain memperkuat produksi, Krisantus juga menekankan pentingnya membangun sistem distribusi dan perdagangan ternak yang lebih baik melalui kerja sama antardaerah. Menurutnya, keberadaan fasilitas penunjang seperti karantina hewan menjadi faktor penting untuk menjamin kualitas dan kesehatan ternak sebelum dipasarkan.
“Kita harus menyiapkan sistem yang baik mulai dari produksi, distribusi hingga pemasaran. Dengan begitu, peternak memperoleh keuntungan yang layak dan masyarakat mendapatkan produk yang berkualitas,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Krisantus turut menyoroti peran strategis Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah yang kini telah beroperasi sebagai pelabuhan internasional. Menurutnya, fasilitas tersebut membuka peluang besar bagi Kalimantan Barat untuk meningkatkan ekspor berbagai komoditas unggulan, termasuk produk peternakan dan pangan olahan.
Ia meyakini peningkatan konektivitas logistik akan menjadi faktor penting dalam menekan biaya distribusi sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional.
“Pelabuhan Kijing harus dimanfaatkan secara optimal sebagai gerbang ekspor Kalimantan Barat. Dengan dukungan infrastruktur yang semakin baik, peluang produk daerah menembus pasar yang lebih luas akan semakin terbuka,” ujarnya.
Selain membahas sektor peternakan, Wakil Gubernur juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan pengawasan dan tata kelola sumber daya alam yang lebih efektif. Menurutnya, masih terdapat potensi penerimaan daerah yang dapat dimaksimalkan apabila pengelolaannya dilakukan secara profesional dan transparan.
Di bidang ketenagakerjaan, Krisantus mengajak dunia usaha untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada tenaga kerja lokal. Ia menilai sumber daya manusia Kalimantan Barat memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai untuk terlibat dalam berbagai sektor pembangunan.
“Kita memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Yang diperlukan adalah membuka ruang dan kesempatan yang lebih luas bagi tenaga kerja lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah,” katanya.
Mengakhiri sambutannya, Krisantus berharap Rapat Kerja BP-ABI dan Sosialisasi IP4KB tidak hanya menghasilkan diskusi dan gagasan, tetapi juga melahirkan rekomendasi yang konkret, aplikatif, dan selaras dengan arah pembangunan daerah.
“Kami berharap hasil rapat kerja ini dapat disinergikan dengan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sehingga menjadi langkah bersama dalam membangun sektor peternakan yang lebih maju, mandiri, berdaya saing, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak serta memperkuat ketahanan pangan daerah,” pungkasnya.
Usai memberikan sambutan, Krisantus secara resmi membuka Rapat Kerja BP-ABI dan Sosialisasi IP4KB bersama Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan sinergi antar pemangku kepentingan dalam membangun sektor peternakan yang modern, berkelanjutan, dan mampu menjadi fondasi ketahanan pangan Kalimantan Barat di masa depan.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
