Suaraindo.id – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat semakin serius. Luas lahan yang terbakar kini mencapai 28.680,47 hektare, sehingga pemerintah daerah diminta memperkuat kesiapsiagaan dan meningkatkan langkah pencegahan di seluruh wilayah rawan.Gubernur Kalbar Ria Norsan saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla bersama jajaran instansi terkait dan kepala perangkat daerah secara virtual melalui Zoom Meeting dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (10/8/2026).
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa seluruh jajaran tidak boleh lengah menghadapi kondisi kemarau yang berpotensi meningkatkan penyebaran api.
Penegasan tersebut disampaikan Norsan saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla bersama jajaran instansi terkait dan kepala perangkat daerah secara virtual melalui Zoom Meeting dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (10/8/2026).
Rakor tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago. Pertemuan turut diikuti jajaran Forkopimda, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI-Polri, BMKG, BNPB, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Dalam rakor, Norsan menyampaikan perkembangan terkini kondisi karhutla di Kalimantan Barat. Berdasarkan data yang dipaparkan, luas lahan terbakar telah mencapai 28.680,47 hektare dari total kawasan hutan Kalbar yang mencapai sekitar 8,31 juta hektare.
“Yang terbakar sekitar 28.000 hektare. Untuk penanggulangan, kami terus melakukan upaya di lapangan. Kebetulan Pak Kepala BNPB kemarin baru saja datang ke Kalimantan Barat. Jadi kami tetap siaga di lapangan dan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk memadamkan api,” ujar Norsan.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah meminta dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
Norsan mengatakan dukungan dan perangkat TMC telah tersedia. Namun, pelaksanaan penyemaian masih menunggu kondisi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi cuaca.
“Kami juga sudah memohon kepada Kepala BNPB untuk mendatangkan TMC. TMC-nya sudah ada, cuma sekarang titik awan belum bisa ditaburi oleh garam,” katanya.
TMC diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk membantu menghadirkan hujan di wilayah yang membutuhkan, terutama di tengah kondisi cuaca kering yang meningkatkan potensi karhutla.
Norsan berharap seluruh upaya penanganan yang dilakukan secara terpadu mampu mencegah kebakaran meluas seperti yang terjadi pada 2019.
“Mudah-mudahan dengan kita tetap siaga, kebakaran hutan tidak meluas seperti tahun 2019,” harapnya.
Norsan juga menekankan bahwa penanganan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat. Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah munculnya titik api baru.
Menurutnya, Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan karhutla cukup tinggi. Karena itu, setiap kegiatan pembukaan lahan harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Ia mengingatkan masyarakat agar mematuhi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.
Regulasi tersebut memberikan ruang bagi pembukaan lahan dengan cara pembakaran secara terbatas, tetapi pelaksanaannya wajib memenuhi sejumlah persyaratan.
“Kalau seandainya masyarakat mengikuti apa yang ditentukan dalam Perda itu, yang pertama kalau membakar minimal lapor dulu kepada kepala desa. Kemudian sebelum dibakar, ladang yang dua hektare dibuat sekat dulu, sekat parit, dan tidak meninggalkan api sebelum benar-benar padam,” jelas Norsan.
Ia menilai kepatuhan terhadap aturan tersebut dapat membantu mencegah api merambat ke lahan lain dan berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
“Kalau seandainya itu diikuti aturannya, tidak terjadi kebakaran meluas,” tambahnya.
Dalam penanganan karhutla, sejumlah wilayah mendapat perhatian lebih, di antaranya Kabupaten Kubu Raya, Ketapang dan Mempawah.
Wilayah tersebut memiliki kawasan lahan gambut yang cukup luas. Kondisi tersebut membuat risiko kebakaran semakin tinggi ketika memasuki periode kemarau dan lahan mengalami kekeringan.
Norsan meminta pemerintah kabupaten, aparat keamanan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi serta meningkatkan pengawasan terhadap wilayah rawan.
“Jangan sampai kita lengah. Kita harus tetap siaga dan melakukan pencegahan sejak dini agar api tidak berkembang dan meluas,” tegasnya.
Kondisi musim kemarau menjadi salah satu faktor yang harus diwaspadai. Ketika curah hujan menurun dan kondisi lahan semakin kering, api akan lebih mudah muncul serta menyebar dengan cepat.
Karena itu, kesiapsiagaan lintas sektor menjadi kunci. Penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman setelah api membesar, tetapi harus dimulai dari pencegahan, pemantauan titik rawan, deteksi dini hingga respons cepat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, BNPB, BPBD, BMKG, dunia usaha dan masyarakat untuk memastikan penanganan karhutla berlangsung cepat dan terpadu.
Norsan kembali menegaskan bahwa setiap potensi kebakaran harus segera ditangani sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama mencegah agar api tidak muncul dan kalau ada titik api segera ditangani. Kita tidak boleh lengah, karena kondisi kemarau seperti sekarang sangat mudah menyebabkan api meluas,” pungkasnya.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
