SUARAINDO.ID ------- Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan, kesehatan merupakan kebutuhan dasar sekaligus aspek vital dalam pembangunan daerah.
Forum tersebut dilaksanakan merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta Surat Edaran Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 26 Tahun 2025 tentang pelaksanaan forum kemitraan tahun 2026.
Bupati mengatakan pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan kondisi kesehatan masyarakat yang baik.
“Tanpa kesehatan yang baik, berbagai agenda pembangunan tidak akan berjalan,” ujarnya, kamis 20 Agustus 2026.
Menurutnya, forum kemitraan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Lombok Timur.
Bupati juga menyoroti besarnya jumlah peserta BPJS Kesehatan yang berdampak terhadap beban pengeluaran daerah. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta mencari solusi bersama DPRD dengan mengedepankan keterbukaan dan transparansi.
“Semua informasi akan dibuka dan tidak disembunyikan,” tegasnya.
Bupati meminta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong memperkuat kerja sama dengan seluruh fasilitas kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara cepat dan responsif. Ia juga meminta persoalan penghapusan peserta BPJS yang sempat menimbulkan keresahan di masyarakat segera ditangani.
Menurutnya, apabila terdapat peserta yang sebelumnya telah terdaftar pada fasilitas kesehatan kemudian terhapus dari kepesertaan, persoalan tersebut harus segera diperbaiki agar masyarakat tetap memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.
Selain kepesertaan, kualitas pelayanan menjadi perhatian utama Bupati. Ia meminta peningkatan mutu tenaga kesehatan, ketersediaan peralatan medis, serta obat-obatan untuk mendukung pelayanan yang optimal.
Kebersihan rumah sakit dan fasilitas kesehatan juga menjadi sorotan. Bupati meminta pengelolaan sampah dilakukan dengan baik serta melarang penempatan barang pribadi di ruang pelayanan yang dapat mengganggu kenyamanan pasien.
Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan dan seluruh mitra atas kerja sama yang telah terjalin. Menurutnya, proses pendaftaran peserta yang cepat serta tidak adanya penolakan terhadap calon peserta merupakan bagian penting dalam memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan sinergi antara BPJS Kesehatan, instansi kesehatan, dan Dinas Sosial guna mewujudkan perlindungan kesehatan yang berkeadilan dan menyeluruh bagi masyarakat.
Di tengah tantangan anggaran daerah, Haerul menegaskan kesehatan tetap menjadi prioritas karena merupakan salah satu layanan dasar utama. Pemerintah daerah, kata dia, akan meninjau kemungkinan penyesuaian sejumlah kegiatan pada tahun anggaran 2026 untuk memastikan program kesehatan tetap mendapat dukungan yang memadai.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
