Suaraindo.id – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan di tengah kondisi kemarau yang panas dan kering. Cuaca ekstrem dinilai dapat membuat api cepat menyebar dan memperparah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.Gubernur Kalbar Ria Norsan mendampingi Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau lokasi karhutla di Desa Rasau Jaya 3, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Senin (24/8/2026).
Penegasan itu disampaikan Ria Norsan setelah mendampingi Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi karhutla di Desa Rasau Jaya 3, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Senin (24/8/2026).
Usai meninjau lokasi, Ria Norsan dan Raja Juli Antoni mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla di Kantor Daops Manggala Agni. Rapat tersebut melibatkan berbagai unsur, di antaranya Forkopimda Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, BNPB, BPBD, TNI-Polri, pemadam kebakaran, Manggala Agni, Brigade Pengendalian Karhutla UPT KPH, PMI hingga Masyarakat Peduli Api.
Ria Norsan menegaskan, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Persoalan tersebut membutuhkan koordinasi dan kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga jajaran di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan.
“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membakar lahan pada saat musim kemarau panjang ini. Kondisi cuaca sekarang panas tinggi, jadi jangan membakar lahan dulu,” tegas Norsan.
Ia juga mengingatkan masyarakat yang melakukan pembakaran lahan agar mematuhi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022. Jika pembakaran dilakukan sesuai ketentuan, masyarakat diwajibkan membuat sekat serta memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi.
Menurut Norsan, langkah pencegahan harus diperkuat melalui komunikasi lintas sektor, pertukaran data, patroli terpadu, verifikasi lapangan hingga pemadaman sedini mungkin.
Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar dan sulit dikendalikan, terutama di kawasan gambut.
Tidak hanya masyarakat, perusahaan yang bergerak di sektor berbasis lahan juga diminta mengambil tanggung jawab dalam pencegahan dan pengendalian karhutla.
Perusahaan diminta menyiapkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pemadaman, menjaga wilayah konsesi, mengelola tata air terutama di kawasan gambut, serta membantu penanganan kebakaran di sekitar wilayah usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kunjungan Menteri Kehutanan Republik Indonesia ke Kalimantan Barat saya harapkan dapat membangun komitmen, sinergi, dan langkah konkret antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla di Kalimantan Barat,” kata Norsan.
Ia menilai Kalimantan Barat saat ini berada dalam kondisi rawan karhutla. Musim kemarau, cuaca kering, luasnya kawasan gambut serta masih adanya pembukaan lahan dengan cara membakar menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi bersama.
Dampak karhutla, lanjut Norsan, juga tidak hanya berupa kerusakan hutan dan ekosistem gambut. Kabut asap dapat mengganggu kesehatan masyarakat, pendidikan, perekonomian, transportasi hingga aktivitas sosial.
“Karhutla tidak boleh dipandang sebagai persoalan sektoral semata, melainkan sebagai persoalan bersama yang memerlukan kesiapsiagaan dan kolaborasi seluruh pihak,” tegasnya.
Untuk memperkuat penanganan karhutla, pemerintah meningkatkan operasi udara di Kalimantan Barat. Sebanyak tujuh unit helikopter water bombing dikerahkan untuk membantu pemadaman, terutama di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Selain itu, dua unit helikopter patroli digunakan untuk memantau perkembangan karhutla di sejumlah wilayah. Pemerintah juga mengoperasikan satu unit pesawat untuk mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Ria Norsan menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus berjibaku di lapangan meski harus menghadapi panas, kepulan asap, keterbatasan akses serta berbagai risiko selama proses pemadaman.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan kunjungannya ke Kalimantan Barat merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penanganan karhutla berjalan optimal dan instruksi pemerintah pusat diterapkan di daerah.
Raja Juli menyebut jumlah titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat masih dinamis. Berdasarkan data sementara, puncak hotspot tercatat pada 19 Agustus sebanyak 824 titik.
Jumlah tersebut turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus, kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus.
Namun, melalui penanganan bersama seluruh unsur, jumlah hotspot kembali mengalami penurunan.
“Alhamdulillah, berkat kerja sama semua pihak, TNI, Polri, baik di darat maupun di udara, termasuk teman-teman Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang berjuang tanpa lelah, per malam kemarin angka hotspot di Kalimantan Barat tersisa 28,” jelas Raja Juli.
Meski jumlah hotspot menurun drastis, Raja Juli mengingatkan kondisi karhutla di lapangan tidak selalu dapat digambarkan hanya melalui angka hotspot.
Saat meninjau lokasi karhutla di Rasau Jaya 3, misalnya, api di permukaan telah berhasil dipadamkan. Namun, asap masih terlihat keluar dari dalam tanah gambut.
“Gambut memang paling sulit dipadamkan karena apinya bisa berada di bawah permukaan dan produksi asapnya sangat luar biasa,” katanya.
Karena itu, Raja Juli kembali meminta masyarakat maupun korporasi tidak membuka lahan dengan cara membakar, terlebih dalam kondisi cuaca yang sangat kering.
“Jangankan membakar lahan, puntung rokok atau obat nyamuk pun bisa berakibat fatal terhadap karhutla,” ujarnya.
Raja Juli juga menegaskan pemerintah tidak akan melakukan tebang pilih dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.
Menurutnya, instruksi Presiden Prabowo Subianto telah jelas agar penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup dilakukan secara tegas tanpa membedakan siapa pelakunya.
“Pak Presiden sudah memerintahkan penegakan hukum tidak boleh pilih kasih. Siapa pun yang melakukan tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup akan kita tindak tegas,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut Raja Juli, akan terus memperkuat pengawasan dan penanganan karhutla bersama pemerintah daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, PMI, KPH serta masyarakat.
Penguatan penanganan karhutla juga dilakukan Kementerian Kehutanan melalui penugasan aparatur sipil negara (ASN) ke sejumlah provinsi yang rawan kebakaran.
Sebanyak 5.000 ASN akan ditugaskan untuk mendukung penanganan karhutla di enam provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.200 ASN ditempatkan di tiga provinsi di Kalimantan.
Khusus Kalimantan Barat, sebanyak 700 ASN akan diperbantukan untuk mendukung penanganan karhutla.
“Saya menugaskan eselon I untuk berkantor di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi,” kata Raja Juli.
Penempatan personel tersebut diharapkan memperkuat koordinasi sekaligus mempercepat respons terhadap perkembangan karhutla di lapangan.
Raja Juli memastikan pemantauan dan koordinasi akan terus dilakukan bersama seluruh unsur terkait agar kebakaran tidak meluas dan dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan.
“Bersama-sama kita atasi karhutla yang pasti merugikan masyarakat,” pungkasnya.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
