Suaraindo.id – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalbar untuk memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut didorong agar berjalan tepat sasaran, aman, berkualitas, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Rakor yang digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (13/8/2026), diikuti Gubernur Ria Norsan secara daring dari Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Komitmen itu disampaikan Ria Norsan saat mengikuti Rapat Koordinasi Khusus Program MBG yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dan para kepala daerah se-Indonesia, Kamis (13/8/2026).
Rakor berlangsung secara hybrid dari Ruang Sidang Utama Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Ria Norsan mengikuti kegiatan secara daring dari Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalimantan Barat dengan didampingi Koordinator BGN Wilayah Kalbar, Kepala Bapperida Provinsi Kalbar, Kepala BKKBN Provinsi Kalbar serta jajaran instansi terkait.
Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat menekankan pentingnya penguatan sinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan optimal. Dukungan daerah mencakup percepatan perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), pengawasan keamanan pangan hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.
Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor. Dinas Kesehatan diharapkan berperan dalam memastikan aspek kesehatan dan pemenuhan SLHS, sementara Dinas Pendidikan mendukung pengawasan pelaksanaan program serta pendataan anak penerima manfaat.
Menurut Tito, MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap sejumlah indikator pembangunan daerah, seperti penurunan angka stunting dan kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Dengan adanya Program MBG, tiga-tiganya ini terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN,” ujar Tito.
Di sisi lain, program MBG dinilai memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian daerah. Pelaksanaannya dapat membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan permintaan terhadap produk pangan lokal.
Rantai pasok program juga dapat melibatkan petani, nelayan, peternak hingga pelaku usaha pangan. Dengan demikian, MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi turut menciptakan perputaran ekonomi di tingkat masyarakat.
Penyerapan bahan pangan dari daerah oleh BGN juga dinilai berpotensi membantu pengendalian inflasi. Karena itu, pemerintah daerah didorong memanfaatkan MBG sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung perekonomian lokal.
Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menekankan pentingnya kolaborasi antara BGN, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua siswa. Edukasi mengenai gizi juga dinilai perlu diperkuat agar masyarakat memahami tujuan serta mekanisme pelaksanaan program.
BGN terus melakukan pembenahan tata kelola MBG, khususnya dalam memastikan keamanan pangan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Dalam rakor tersebut, BGN juga meluncurkan Radar MBG, layanan digital yang menyediakan informasi mengenai menu MBG harian serta SPPG atau dapur penyedia makanan bergizi gratis.
Penguatan ketepatan sasaran penerima manfaat juga dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi dengan Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung pemanfaatan data kependudukan sehingga penyaluran program MBG dapat dilakukan secara lebih akurat, efektif dan tepat sasaran.
Pelibatan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan MBG telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Menanggapi arahan pemerintah pusat, Ria Norsan memastikan Pemprov Kalbar siap memperkuat koordinasi dan pengawasan pelaksanaan MBG di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Yang paling penting adalah koordinasi dan pengawasan bersama agar program ini berjalan tepat sasaran, aman, dan memberikan manfaat bagi anak-anak serta masyarakat,” ujar Ria Norsan.
Ia menegaskan keberhasilan MBG membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, BGN, satuan pendidikan, masyarakat dan orang tua harus membangun kolaborasi agar program tersebut dapat dilaksanakan sesuai tujuan.
Menurut Ria Norsan, pelaksanaan MBG secara optimal di Kalimantan Barat diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menggerakkan perekonomian masyarakat.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Program MBG di Kalimantan Barat diharapkan mampu berjalan secara aman, berkualitas, transparan dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
