Suaraindo.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengikuti Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, termasuk Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, secara daring dari Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (14/8/2026).Pemprov Kalbar Ikuti Pidato Kenegaraan HUT ke-81 RI, Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan didampingi Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mengikuti agenda kenegaraan tersebut bersama Sekretaris Daerah Kalbar, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Pidato kenegaraan menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan berbagai capaian pemerintahan selama 21 bulan sejak dilantik bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024. Selain capaian, Presiden juga memaparkan sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan pemerintah.
Prabowo menyebut, selama 663 hari menjalankan pemerintahan, sebanyak 121 kebijakan transformatif telah diputuskan dan dijalankan untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, termasuk persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, berbagai langkah tersebut dapat dilakukan melalui keberanian dalam mengambil keputusan, kerja keras, kehendak yang jelas, serta gotong royong seluruh komponen bangsa.
Prabowo juga kembali menegaskan sumpah yang diucapkannya ketika dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Sumpah tersebut menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat yang tidak memberikan suara kepadanya.
Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden menyampaikan empat pedoman utama, yakni berpegang pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga kepentingan inti nasional, mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya, serta memastikan setiap kebijakan diarahkan bagi kepentingan rakyat dan generasi mendatang.
Meski telah memaparkan berbagai capaian, Presiden mengakui masih terdapat sejumlah persoalan bangsa yang belum terselesaikan. Ia juga menegaskan bahwa belum seluruh janji pemerintah dapat dituntaskan.
“Belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum,” tegasnya.
Bagi pemerintah daerah, Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan tersebut menjadi bahan penting untuk melihat arah kebijakan nasional sekaligus memperkuat penyelarasan program pembangunan di daerah.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan Pemprov Kalbar berkomitmen terus menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan agenda pembangunan nasional.
“Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini harus kita jadikan momentum strategis untuk memperkuat persatuan, mengoptimalkan potensi daerah, serta mengawal setiap arah kebijakan nasional agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Kalimantan Barat,” ujar Ria Norsan.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kalbar untuk menjaga persatuan dan kesatuan, stabilitas keamanan serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar berbagai program pembangunan nasional dapat diterjemahkan secara efektif dengan mempertimbangkan kebutuhan serta potensi yang dimiliki masing-masing daerah.
“Dengan kebersamaan dan sinergi yang kuat, kita optimistis Kalimantan Barat dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang semakin maju, berdaulat, adil dan makmur,” katanya.
Ria Norsan berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak berhenti sebagai peringatan seremonial. Menurutnya, kemerdekaan harus menjadi energi bersama untuk memperkuat komitmen seluruh komponen bangsa dalam menjaga persatuan sekaligus mempercepat pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Pemprov Kalbar juga menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan di daerah agar kebijakan nasional dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
