BPOM Bantah Beri Izin Edar Obat Herbal Covid-19 Hadi Pranoto

  • Bagikan
Peneliti Hadi Pranoto menunjukkan ramuan herbal untuk antibodi mencegah COVID-19, di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin, 3 Agustus 2020. Berdasarkan hasil penelitiannya, ramuan dari bahan-bahan herbal alami Indonesia tersebut dipercaya mampu meningkatkan antibodi dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan direncanakan akan diproduksi massal gratis. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

Suaraindo.id- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membantah telah memberi izin edar terhadap produk herbal Hadi Pranoto.

“Sampai saat ini Badan POM tidak pernah memberikan persetujuan klaim khasiat obat herbal yang dapat menyembuhkan pasien Covid-19,” ujar BPOM dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 Juli 2020.

Hadi mengklaim menemukan obat itu saat diwawancara musisi Erdian Aji Prihartanto atau akrab disapa Anji. Hadi yang mengaku sebagai pakar dan profesor mikrobiologi itu, juga mengatakan pernah memberikan dukungan uji klinis obat herbal produksi Bio Nuswa.

BPOM menjelaskan dari data yang mereka miliki, obat herbal produksi Bio Nuswa berfungsi membantu memelihara daya tahan tubuh, bukan menyembuhkan penyakit.

Produk Bio Nuswa tersebut didaftarkan oleh PT Saraka Mandiri dengan Nomor Izin Edar POM TR 203 636 031, dan berlaku mulai 14 April 2020 hingga 14 April 2025. “Namun sampai saat ini PT Saraka Mandiri belum pernah memproduksi produk Bio Nuswa,” ujar BPOM.

Atas dasar ini, BPOM pun mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati, menggunakan produk herbal secara aman dan tepat. Salah satu caranya dengan tetap skeptis.

“Tidak mempercayai pernyataan seseorang yang menyatakan bahwa obat herbal ampuh mengobati Covid-19, kecuali sudah tervalidasi dengan uji klinik pada manusia,” ucap mereka.

BPOM pun menegaskan akan terus melakukan pengawasan produk di peredaran. Jika ditemukan produk yang mencantumkan klaim berlebihan dan/atau tidak sesuai dengan persetujuan yang diberikan pada saat produk didaftarkan, Badan POM akan menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan, untuk sanksi administrasi dan sanksi pidana

  • Bagikan