Suaraindo.id – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, membuka secara resmi Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA) Ke-IV Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) DPD Kabupaten Landak di Aula Kantor Camat Mempawah Hulu, Minggu (30/11/2025).
Dalam sambutannya, Krisantus menegaskan bahwa RAPIMDA harus melahirkan keputusan-keputusan strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Saya berharap Rapimda ini menghasilkan keputusan yang bermuara pada kepentingan masyarakat. Melalui konsolidasi ini, TBBR harus kompak, tidak ada kelompok-kelompok kecil, tidak ada tuan-tuan kecil. Di TBBR hanya ada satu matahari, yaitu Pangalangok Jilah,” tegas Krisantus.
Wagub Kalbar itu mengajak seluruh jajaran TBBR untuk menjadi organisasi yang dibanggakan masyarakat, yang selalu berdiri tegak membela kebenaran dan keadilan.
“Saya harapkan TBBR selalu tegak lurus, menjalankan dan memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti melimpahnya kekayaan alam Kalimantan Barat yang selama ini belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Potensi besar Kalbar ini masih banyak dikuasai oleh mafia—mafia CPO, mafia oli, mafia minyak, dan lainnya. Praktik ini hanya menguntungkan segelintir orang dan tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Praktik seperti itu wajib kita berantas sampai ke akar-akarnya,” tegasnya.
Krisantus meminta TBBR menjadi garda terdepan dalam mendukung langkah pemerintah memberantas praktik mafia yang merugikan rakyat.
“Saya ingin ke depan TBBR menjadi pagar ketika saya menegakkan keadilan dan kebenaran, yang tujuannya adalah memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Pimpinan Besar Pasukan Merah TBBR, Agustinus, menegaskan bahwa misi utama TBBR adalah memperkuat masyarakat Dayak dan mengawal hak-hak mereka.
“Tugas TBBR adalah membantu masyarakat dalam berbagai permasalahan, terutama bidang agraria. Banyak terjadi keributan di mana-mana, dan sebagai ormas resmi, kita harus membantu masyarakat dengan cara yang elegan. Itu adalah tugas kita,” jelasnya.
Agustinus menekankan bahwa persatuan adalah fondasi kekuatan masyarakat adat.
“Jika kita kokoh dalam persatuan, apapun masalah masyarakat, kita bisa membantu mereka. Ke depan, TBBR harus semakin luas, bukan hanya membantu masyarakat adat yang bermasalah, tetapi juga mengembangkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
RAPIMDA IV TBBR Landak ini menjadi momentum untuk memperkuat organisasi, mempertegas komitmen perjuangan, serta meningkatkan konsolidasi dalam membela hak-hak masyarakat adat di Kalimantan Barat.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
