Suaraindo.id - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menghadiri pertemuan strategis yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Aula Bima BPK Provinsi Bali, Kamis (12/2/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi serta tata kelola keuangan daerah, khususnya bagi wilayah Indonesia bagian barat dan tengah.
Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, dalam sambutannya menjelaskan bahwa entry meeting bertujuan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi BPK untuk menjadi lembaga yang bermartabat dan bermanfaat dalam mendukung kesejahteraan rakyat.
“Entry meeting ini diharapkan menjadi wahana kolaborasi untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah yang bermuara pada kemanfaatan menuju kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan kewajiban tahunan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah sekaligus mendukung perencanaan audit yang bermuara pada pemberian opini.
“Kami berharap seluruh jajaran pemerintah dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih baik dan transparan,” tegasnya.
Fathan juga menekankan bahwa tantangan akuntabilitas ke depan semakin kompleks seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi keuangan negara.
“Kami mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan LKPD Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan kepada masyarakat,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Rudy Mas’ud, menegaskan komitmen kolektif seluruh kepala daerah untuk menjaga transparansi dan integritas dalam penyajian LKPD.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada BPK RI, khususnya Auditorat Utama Keuangan Negara VI, atas pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan.
“Pemeriksaan oleh BPK bukan sekadar formalitas, tetapi sarana pembelajaran institusional untuk memperkuat sistem pengendalian internal,” ujarnya.
Rudy juga menyoroti tantangan tata kelola keuangan ke depan, terutama dengan integrasi sistem digital seperti SIPD RI. Menurutnya, digitalisasi harus diimbangi dengan kesiapan data serta dokumen pendukung yang akurat dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia mengusulkan agar pertemuan antara kepala daerah dan BPK dapat dilakukan lebih terpadu di masa depan, mencakup wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur guna membahas agenda strategis nasional, termasuk optimalisasi pendapatan daerah di tengah tantangan fiskal.
Sementara itu, Gubernur Ria Norsan menegaskan kembali bahwa proses pemeriksaan bukan bertujuan mencari kesalahan pemerintah daerah.
“Pemeriksaan ini bertujuan agar kita dapat meminimalisir penggunaan keuangan dan memastikan pengelolaannya berjalan baik dan benar,” ujar Norsan.
Ia juga menyampaikan bahwa BPK memberikan tenggat waktu tertentu bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti temuan selama proses pemeriksaan.
Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren positif dalam pengelolaan keuangan. Norsan mengungkapkan Pemprov Kalbar telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak lima kali berturut-turut. Selain itu, capaian penilaian terakhir berada di angka 85,6, di mana standar kategori “baik” dimulai dari angka 75.
Meski penilaian tahun 2025 berada di kisaran angka 81, Norsan optimistis Kalbar kembali meraih opini WTP selama tidak terdapat kendala krusial.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sekitar 18 gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia. Sebagai Wakil Bendahara APPSI, Ria Norsan menyambut baik agenda tersebut sebagai wadah silaturahmi sekaligus penguatan sinergi antardaerah.
“Pertemuan ini sangat baik karena melibatkan Indonesia bagian tengah dan barat. Kami di APPSI menyambut baik agar kita bisa saling mengenal dan bersilaturahmi di Pulau Dewata ini,” pungkasnya
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
