Rp18 Miliar SHK Petani Plasma Dipersoalkan, Kebun Semak Biaya Perawatan Membengkak

Editor: Admin author photo

 

Keterangan Foto : Pengurus Koperasi Kebun Produsen Binjai Jaya Abadi saat melakukan rapat bersama di kantor Distananakbun Ketapang. (Suaraindo.id/ist).
Suaraindo.id  – Ada kontradiksi dalam pengelolaan kebun plasma Koperasi Produsen Kebun Binjai Jaya Abadi. Laporan perusahaan mencatat berbagai biaya pemeliharaan, tetapi kondisi faktual di lapangan menurut pengurus koperasi justru memperlihatkan kebun sawit dipenuhi semak dan tidak terawat.

Persoalan ini menjadi bagian dari dugaan pemotongan sepihak dana Sisa Hasil Kebun (SHK) petani plasma sejak 2019 hingga 2025 dengan nilai yang dipersoalkan mencapai Rp18 miliar. Pengurus koperasi menilai sejumlah komponen biaya operasional yang dibebankan perusahaan tidak sesuai dengan kondisi riil kebun.

Tiga kegiatan yang menjadi sorotan adalah manuring (pemupukan), circle weeding (penyiangan piringan), dan pruning (pemangkasan pelepah). Ketiganya tercatat sebagai bagian dari biaya pemeliharaan, tetapi pelaksanaannya dipertanyakan karena kondisi kebun dinilai tidak mencerminkan perawatan sebagaimana dilaporkan.

Kecurigaan semakin menguat ketika pengurus koperasi mempertanyakan pencatatan pemupukan dan penyiangan hingga tiga kali dalam sebulan pada blok yang sama.

Dalam pertemuan ketiga bersama manajemen PT Minamas Group dan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Distanakbun) Ketapang, Selasa (10/11/2026), Manajer Plasma, Juwono, tidak memberikan penjelasan terperinci. Ia mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut karena hanya menerima data dari manajer sebelumnya.

Pengakuan itu menyisakan pertanyaan: siapa yang menyusun, memverifikasi, dan bertanggung jawab atas data operasional yang dijadikan dasar pembebanan biaya kepada petani?

Jika biaya pemeliharaan telah dibebankan, perusahaan semestinya mampu menunjukkan bukti pekerjaan, lokasi blok, volume pupuk, tenaga kerja, serta dokumentasi pelaksanaan. Sebab, laporan administrasi harus dapat dicocokkan dengan kondisi fisik kebun.

Ketua Umum Koperasi Produsen Kebun Binjai Jaya Abadi, Teklau, mengatakan pertemuan tersebut merupakan pertemuan ketiga setelah sebelumnya dilakukan di kantor PT Budidaya Agrolestari (BAL) Pelanjau Estate dan kantor perusahaan di Sungai Putih, Kecamatan Marau.

Namun, dua pertemuan sebelumnya belum menghasilkan penjelasan rinci mengenai rekapitulasi biaya yang disusun perusahaan.

"Pada pertemuan pertama dan kedua, pihak manajemen belum bisa memberikan penjelasan secara rinci terkait rekapitulasi data yang dibuat sepihak oleh perusahaan, termasuk sejumlah pemotongan yang menurut kami tidak masuk akal dan dipersoalkan oleh para petani," ungkap Teklau, Kamis (12/11/2026).

Karena tidak puas, koperasi meminta Distanakbun Ketapang memfasilitasi penyelesaian. Namun, pertemuan yang dipimpin Kepala Distanakbun, Sikat Gudag, belum menghasilkan keputusan konkret.

Menurut Teklau, banyak data pembiayaan operasional yang disampaikan perusahaan dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Persoalan lain adalah realisasi kebun plasma. Dalam pertemuan tersebut, Sikat Gudag menjelaskan keterlambatan pembangunan kebun plasma bukan semata-mata berkaitan dengan status investor swasta murni, tetapi juga dinilai belum adanya keseriusan pembangunan.

Teklau menegaskan bahwa status investasi tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan. Ia merujuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan mempertanyakan realisasi kebun plasma yang menurut pihak koperasi telah berjalan hingga 12 tahun.

"Kalau kami, apa pun jenis investornya, rujukannya tetap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Di mana kebun plasma tersebut setelah berusia 48 bulan atau empat tahun sudah direalisasikan kepada masyarakat, bukan 12 tahun," tegasnya.

Alih-alih memperoleh kepastian, koperasi justru disarankan melanjutkan pembahasan ke tingkat kecamatan dalam waktu satu minggu. Teklau mengaku kecewa karena persoalan di tingkat kabupaten belum juga menemukan penyelesaian.

Ia menegaskan, apabila hingga 17 November 2026 tidak terlaksana rapat untuk merevisi rekapitulasi biaya operasional yang dipersoalkan, koperasi bersama petani plasma akan mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke DPRD Kabupaten Ketapang.

Mereka meminta seluruh persoalan dibuka, mulai dari perhitungan SHK, pembebanan biaya operasional, realisasi kebun plasma hingga aspek perizinan perusahaan.

"Kami ingin seluruh persoalan ini dibahas secara terbuka, termasuk regulasi dan perizinan yang berkaitan dengan kebun plasma kami," pungkasnya.

Kini, ada sejumlah pertanyaan yang menunggu jawaban manajemen: mengapa biaya manuring, circle weeding, dan pruning tercatat sementara kebun menurut koperasi justru tidak terawat? Mengapa kegiatan pemeliharaan tercatat berulang pada blok yang sama? Siapa yang bertanggung jawab atas validitas data tersebut? Dan bagaimana pemotongan SHK hingga Rp18 miliar dihitung?

Persoalan ini belum membuktikan adanya manipulasi data. Namun, perbedaan antara laporan biaya dan kondisi kebun menjadi alasan kuat untuk meminta audit independen serta verifikasi terbuka.

Sebab, petani tidak semestinya hanya menerima angka pemotongan. Mereka berhak mengetahui pekerjaan apa yang dilakukan, biaya berapa yang dikeluarkan, dan ke mana hak ekonomi mereka dipertanggungjawabkan. [SK]

Share:
Komentar

Berita Terkini