Suaraindo.id – Pemerintah Kabupaten Ketapang bergerak cepat menyikapi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sementara stok Pertalite dan Pertamax di beberapa lokasi dilaporkan mengalami kekosongan akibat masih menunggu pasokan dari PT Pertamina Patra Niaga.Bupati Ketapang Alexander Wilyo (kiri) saat menemui pihak Pertamina Patra Niaga Kalbar pada Kamis (16/7/2026).
Sebagai langkah penanganan, Bupati Ketapang Alexander Wilyo menerbitkan surat resmi yang ditujukan kepada PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, serta seluruh pengelola SPBU di Kabupaten Ketapang.
Surat tertanggal 21 Juli 2026 tersebut berisi permintaan agar seluruh pihak segera mengambil langkah percepatan distribusi sekaligus memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat.
Dalam surat tersebut, Bupati menegaskan bahwa kelangkaan BBM telah berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, sektor usaha, hingga kelancaran distribusi barang dan jasa di Kabupaten Ketapang.
Menurutnya, kondisi tersebut harus segera ditangani agar tidak menghambat pergerakan ekonomi daerah dan aktivitas pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Ketapang meminta PT Pertamina Patra Niaga segera menambah kuota pasokan serta mempercepat penyaluran BBM ke seluruh SPBU, terutama wilayah yang selama ini mengalami kendala distribusi.
Selain itu, para pengelola SPBU diminta menjalankan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku, menjaga ketersediaan stok, serta memastikan penyaluran BBM berlangsung secara tertib, tepat sasaran, dan sesuai harga resmi yang telah ditetapkan pemerintah.
"Kelangkaan BBM ini harus segera mendapatkan solusi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan aktivitas ekonomi daerah tetap berjalan dengan baik," ujar Bupati Ketapang Alexander Wilyo.
Pemkab dan Forkopimda Perketat Pengawasan
Sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan, Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan terus melakukan pemantauan terhadap distribusi BBM di lapangan.
Koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, dan seluruh pihak terkait akan terus dilakukan hingga kondisi pasokan kembali normal.
Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau melakukan penimbunan.
Langkah tersebut dinilai penting agar distribusi yang sedang dalam proses pemulihan dapat berjalan merata dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
"Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen mengawal penyelesaian persoalan ini hingga kebutuhan BBM masyarakat kembali terpenuhi. Kami ingin aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan mobilitas masyarakat segera kembali berjalan normal," tegas Alexander Wilyo.
Pemkab Ketapang memastikan akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pemulihan distribusi BBM.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pelayanan publik, mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, serta memastikan pembangunan daerah tetap berjalan secara berkelanjutan.
Naskah ini dibuat dengan fokus pada dampak masyarakat, langkah pemerintah, tuntutan kepada pihak terkait, dan solusi, sehingga lebih kuat sebagai berita utama (headline) media online.[SK]
.jpeg)
