Suaraindo.id – Penyebab utama
terhentinya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dorowati selama
satu minggu terakhir akhirnya terungkap. Ketiadaan laporan pertanggungjawaban
dan operasional yang tidak dikirimkan Kepala SPPG ke sistem pusat menjadi
pemicu terputusnya aliran dana operasional, sehingga seluruh kegiatan pelayanan
terhenti total..jpeg)
Ketua Satgas MBG Lampung Utara Mat Soleh (Febri/Suaraindo.id)
Akibat kelalaian tersebut, dampaknya merembet ke berbagai pihak: ribuan penerima manfaat kehilangan hak makan bergizi gratis, mitra dapur tidak dapat menyalurkan pasokan, serta puluhan relawan dan petugas terpaksa dirumahkan tanpa kegiatan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Kabupaten Lampung Utara, Mat Soleh, memberikan tanggapan tegas. Ia menilai hal ini bukan sekadar kendala teknis, melainkan kelalaian tugas yang sangat mencederai amanah publik.
"Ini inti permasalahannya: Kepala SPPG tidak menyampaikan laporan yang menjadi syarat mutlak pencairan dana. Akibatnya sistem pusat otomatis menahan aliran anggaran, dan di lapangan semuanya berhenti. Ini adalah bentuk kelalaian berat yang tidak bisa dimaafkan," ujar Mat Soleh, Senin (27/7/2026).
Mat Soleh menjelaskan bahwa mekanisme pelaporan telah diatur sedemikian rupa agar transparansi dan akuntabilitas terjaga. Jika pimpinan berhalangan, sudah seharusnya wewenang diserahkan kepada pejabat lain yang mampu melaksanakan kewajiban tersebut.
"Kepala SPPG tidak sendirian bekerja di sana. Ada struktur organisasi yang jelas. Jika beliau tidak bisa atau tidak mau mengurus pelaporan, kenapa tidak menunjuk pelaksana tugas? Kenapa harus sampai seluruh roda kehidupan di dapur berhenti?" tanyanya menegur.
Dampak yang ditimbulkan dinilai sangat merugikan banyak pihak. Penerima manfaat yang sebagian besar adalah anak sekolah dan kelompok rentan kehilangan jaminan gizi harian. Di sisi lain, mitra kerja dan petugas yang sudah bersiap melayani justru menjadi korban dari ketidakseriusan satu orang.
"Relawan dirumahkan, mitra dapur rugi, rakyat yang paling butuh malah tidak kebagian. Semua ini terjadi hanya karena satu laporan tidak dikirimkan. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja," tegas Mat Soleh.
Satgas MBG memastikan akan segera melakukan penindakan dengan segera melaporkan hal itu dengan pimpinan dan pihak terkait, selanjutnya pihaknya akan melakukan pemeriksaan mendalam dan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pihak yang bersangkutan.
"Kami akan pastikan hari ini juga ada keputusan agar besok layanan kembali berjalan. Siapapun yang lalai mengemban amanah ini, akan kami proses sesuai aturan yang berlaku. Rakyat tidak boleh menjadi korban ketidakprofesionalan aparat," pungkas Mat Soleh.
Sementara itu Koordinator BGN Wilayah Lampung Utara Anggi Prasetyo tidak merespon hal tersebut dan terkesan tutup mata dan belum memberikan keterangan resmi. (Ard/Feb)
.jpeg)
