Pemkab Landak Bergerak Tangani 10 Ribu Anak Putus Sekolah, Program SIGAP Jadi Strategi Kembalikan Anak ke Pendidikan

Editor: Redaksi author photo

Tekan Angka Anak Putus Sekolah, Bupati Karolin Instruksikan Klasterisasi Penanganan yang Konkret.
Suaraindo.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak, Kalimantan Barat, mengambil langkah serius dalam menangani tingginya angka Anak Putus Sekolah (ATS). Melalui program SIGAP, pemerintah daerah membentuk tim lintas sektor untuk melakukan validasi terhadap lebih dari 10.000 data anak yang belum menuntaskan pendidikan.

Program yang diluncurkan sejak pertengahan Juni 2026 tersebut menjadi upaya Pemkab Landak memastikan setiap anak yang mengalami hambatan pendidikan mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Tidak hanya menyasar anak-anak di wilayah perdesaan, program SIGAP juga menjangkau warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Landak yang diketahui masih belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Bupati Landak Karolin Margret Natasa menegaskan, persoalan anak putus sekolah tidak dapat ditangani secara parsial, melainkan membutuhkan pemetaan yang akurat agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran.

“Kategorinya harus jelas, apakah mereka drop out, lulus tetapi tidak melanjutkan, atau bahkan tidak pernah sekolah sama sekali. Setiap kategori harus dibuat klasternya, termasuk klaster penanganannya, agar solusi yang diberikan juga jelas,” ujar Karolin saat memimpin rapat di Kantor Bupati Landak, Rabu (22/7/2026).

Karolin meminta seluruh perangkat daerah terkait segera menerjemahkan rencana kerja menjadi program konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Semua rencana program penanganan anak putus sekolah harus dibuat lebih konkret, lebih teknis, dan sampai pada solusi akhirnya. Jangan ada yang dibiarkan menggantung tanpa kepastian,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Samsul Bahri mengatakan, proses validasi data ATS terus dilakukan melalui sistem jemput bola hingga ke tingkat sekolah, kecamatan, dan desa.

Berdasarkan pendataan awal, terdapat sebanyak 10.072 anak usia 7 hingga 21 tahun yang masuk dalam daftar anak putus sekolah di Kabupaten Landak.

“Setelah proses validasi di tingkat SD, SMP, hingga desa, sekitar 2.118 anak sudah tervalidasi. Sementara sekitar 7.954 anak lainnya masih terus kami lakukan validasi,” jelas Samsul.

Untuk mempercepat proses tersebut, Pemkab Landak telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh kepala desa serta membentuk Tim Bersama yang melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemerintah desa, hingga Kementerian Agama.

Dalam proses validasi, Pemkab Landak juga menemukan adanya warga binaan di Lapas Landak yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Samsul menyebut, berdasarkan koordinasi dengan pihak Lapas, terdapat 199 warga binaan yang belum tamat SD. Pemerintah daerah kemudian menawarkan program pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

“Untuk 30 orang yang masih berusia di bawah 21 tahun, biaya pendidikannya gratis karena ditanggung anggaran publik. Sedangkan yang berusia di atas 21 tahun, kami akan mencari solusi melalui dukungan dana CSR agar tidak membebani peserta,” katanya.

Bupati Karolin menyambut baik program pendidikan bagi warga binaan tersebut. Ia meminta agar persoalan administrasi tidak menjadi penghambat dalam pemenuhan hak pendidikan.

“Apakah perlu MoU secara tertulis atau cukup izin prinsip dari Kalapas, yang terpenting pendidikan bagi mereka bisa segera dimulai,” ujarnya.

Selain melakukan validasi data, Pemkab Landak juga akan mendorong pembentukan Tim Relawan Pendidikan di setiap desa.

Tim tersebut nantinya bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya orang tua, mengenai pentingnya pendidikan serta mencegah anak-anak berhenti sekolah.

Melalui program SIGAP, Pemkab Landak berharap angka anak putus sekolah dapat ditekan dan seluruh anak di Kabupaten Landak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Pemerintah daerah menargetkan program ini tidak hanya menyelesaikan persoalan data, tetapi juga menghadirkan solusi nyata agar anak-anak Landak dapat kembali mengenyam pendidikan dan memiliki masa depan yang lebih baik.[SK]

Share:
Komentar

Berita Terkini