SuaraIndo.id — Antrean kendaraan mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Ketapang dalam beberapa hari terakhir. Kelangkaan Pertalite itu memicu keresahan masyarakat dan mendorong Pemerintah Kabupaten Ketapang turun tangan.Bupati dan Wakil Bupati Ketapang saat memimpin rapat kelangkaan BBM di Ketapang.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo bersama Wakil Bupati Jamhuri Amir dan Ketua DPRD Ketapang menggelar rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, pengelola seluruh SPBU, Hiswana Migas serta pihak terkait lainnya pada Senin (13/7/2026).
Rapat tersebut digelar untuk mencari penyebab antrean panjang sekaligus memastikan kondisi pasokan Pertalite di lapangan. Alexander mengatakan persoalan yang terjadi sejauh ini bukan semata-mata karena ketiadaan pasokan, melainkan antrean kendaraan yang meningkat di sejumlah SPBU.
Di tengah kondisi itu, pemerintah juga menerima laporan mengenai melonjaknya harga Pertalite yang dijual secara eceran.
“Hari ini saya bersama Wakil Bupati menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda. Saya juga memanggil Hiswana Migas serta seluruh pengelola SPBU yang ada di Kabupaten Ketapang,” kata Alexander saat dikonfirmasi wartawan, Senin (13/7/2026).
Menurut Alexander, rapat tersebut diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi distribusi BBM dan penyebab antrean panjang yang terjadi.
"Siang ini kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan apa penyebabnya,” ujarnya.
Pemerintah daerah, kata dia, juga tidak menutup kemungkinan adanya persoalan lain di balik antrean tersebut. Salah satunya adalah dugaan penimbunan BBM oleh pihak tertentu.
Alexander menegaskan, apabila ditemukan indikasi penimbunan, pemerintah akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menelusuri dan menindak sesuai aturan.
“Kalau memang ada indikasi penimbunan, tentu akan kita telusuri. Ada konsekuensi hukum sesuai aturan yang berlaku. Karena itu, Pak Kapolres juga saya undang dalam rapat ini,” katanya.
Keterlibatan aparat kepolisian dalam rapat tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memastikan persoalan distribusi BBM dapat ditangani secara menyeluruh. Pemerintah tidak ingin kelangkaan di tingkat masyarakat berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.
Alexander mengatakan keresahan warga merupakan persoalan yang harus segera dijawab. Menurut dia, masyarakat berhak memperoleh BBM dengan harga dan mekanisme distribusi sesuai ketentuan.
“Saya memahami apa yang dirasakan masyarakat. Karena itu, saya bersama Forkopimda dan seluruh stakeholder akan mengambil langkah-langkah untuk mencari solusi atas persoalan ini,” ujar Alexander.
Pemerintah Kabupaten Ketapang kini meminta seluruh pihak terkait memberikan informasi mengenai kondisi pasokan dan distribusi Pertalite secara terbuka. Data dari SPBU dan pihak penyalur akan menjadi bahan pemerintah untuk menentukan langkah berikutnya.
Bagi pemerintah daerah, persoalan BBM bukan hanya soal antrean di SPBU. Kelancaran distribusi berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat, transportasi dan pergerakan ekonomi daerah.
Alexander memastikan pemerintah akan terus memantau perkembangan di lapangan. Jika ditemukan pelanggaran, penanganannya akan diserahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku.
“Pemerintah tidak akan tinggal diam. Kita akan cari akar persoalannya dan mengambil langkah yang diperlukan agar masyarakat kembali mendapatkan BBM secara normal,” kata Alexander.
.jpeg)
.jpeg)
