Suaraindo.id – Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor agar berbagai program pengendalian inflasi dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026).
Penegasan tersebut disampaikan Sukiryanto saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026).
Dalam forum strategis yang dihadiri unsur pemerintah, Bank Indonesia, serta para pemangku kepentingan itu, Sukiryanto menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tetap berkomitmen menjalankan Strategi 4K, yakni menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif sebagai pilar utama pengendalian inflasi.
"Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu daerah produsen pangan di Kalimantan Barat terus berkomitmen mendukung pengendalian inflasi melalui implementasi Strategi 4K, meskipun di tengah keterbatasan anggaran yang kami hadapi," ujarnya.
Sebagai salah satu sentra produksi pangan di Kalimantan Barat, Kubu Raya terus memperkuat sektor pertanian, hortikultura, perikanan, dan peternakan agar pasokan pangan tetap terjaga. Pemerintah daerah juga mengoptimalkan berbagai program pemberdayaan masyarakat melalui gerakan menanam, penyaluran bantuan benih dan bibit unggul, bantuan pakan ternak, hingga penyediaan sarana dan prasarana bagi kelompok tani, nelayan, serta peternak.
Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus menekan potensi kenaikan harga komoditas strategis.
Pada aspek keterjangkauan harga, Pemkab Kubu Raya secara konsisten melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
"Kami tetap melaksanakan Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau," kata Sukiryanto.
Meski demikian, ia mengakui pelaksanaan program tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah agar tetap berjalan secara efektif dan berkesinambungan.
Selain menjaga pasokan dan harga, pemerintah daerah juga terus meningkatkan kualitas infrastruktur guna memperlancar distribusi barang. Pembangunan jalan, jembatan, hingga revitalisasi pasar rakyat menjadi bagian dari upaya menekan biaya logistik sehingga distribusi kebutuhan pokok maupun hasil produksi masyarakat dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.
Di sisi lain, koordinasi antarlembaga juga terus diperkuat melalui rapat rutin TPID serta sinergi bersama Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, dan organisasi perangkat daerah terkait. Menurut Sukiryanto, komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam mendeteksi potensi gejolak harga dan mengambil langkah antisipatif secara cepat.
Dorong Skema Pendanaan Bersama
Meski berbagai strategi telah dijalankan, Sukiryanto menilai keterbatasan ruang fiskal masih menjadi tantangan utama dalam menjaga keberlanjutan program pengendalian inflasi di daerah.
"Kami terus berupaya melaksanakan berbagai aksi nyata, tetapi di sisi lain ruang fiskal daerah saat ini cukup terbatas. Padahal keberhasilan pengendalian inflasi sangat bergantung pada implementasi program-program di daerah secara berkelanjutan," ungkapnya.
Karena itu, dalam forum HLM TPID Provinsi Kalimantan Barat, ia meminta arahan Gubernur Kalimantan Barat selaku Ketua TPID Provinsi mengenai model kolaborasi yang dapat diterapkan untuk memperkuat pembiayaan program pengendalian inflasi.
Menurutnya, tantangan inflasi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi memerlukan sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, hingga sektor swasta melalui berbagai skema pembiayaan kolaboratif.
"Kami berharap ke depan dapat dibangun strategi kolaborasi yang lebih kuat, baik melalui program bersama, cost sharing, maupun skema pendanaan kolaboratif. Dengan demikian, pemerintah kabupaten tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga memperoleh dukungan berbagai pihak agar program pengendalian inflasi tetap berjalan optimal," pungkasnya.
Melalui penguatan Strategi 4K dan perluasan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya optimistis stabilitas harga kebutuhan pokok dapat terus terjaga. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mampu mengendalikan laju inflasi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.[SK]
.jpeg)
