Suaraindo.id – Pemerintah Kabupaten Sanggau terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah musim kemarau. Kesiapan peralatan, dukungan pihak swasta, hingga edukasi kepada masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah daerah.Wabup Sanggau Susana Herpena Tinjau Posko Satgas Karhutla, Soroti Kesiapan Alat dan Dampak Lintas Negara.
Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, meninjau langsung Posko Satuan Tugas (Satgas) Karhutla Kabupaten Sanggau yang berada di Sekretariat Tim Reaksi Cepat (TRC) Sanggau, Rabu (26/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Susana memastikan kesiapan sarana dan prasarana pemadaman. Ia menegaskan, peralatan yang rusak harus segera diperbaiki agar tidak menghambat respons petugas ketika terjadi kebakaran.
Pemkab Sanggau juga membuka peluang penguatan dukungan dari dunia usaha. Para investor yang beroperasi di wilayah Sanggau didorong memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) serta sarana pendukung lainnya untuk membantu penanganan kebakaran di desa maupun kecamatan.
“Memang kita berupaya tadi melalui beberapa para investor juga diwajibkan memiliki APAR supaya ini juga membantu masyarakat yang ada di desa dan juga kecamatan dengan keterbatasan anggaran,” ujar Susana.
Menurutnya, kebutuhan kendaraan pemadam juga harus menjadi perhatian. Jika terdapat kendaraan yang mengalami kerusakan, perbaikan perlu dilakukan segera. Sementara apabila jumlah kendaraan masih belum mencukupi, Pemkab Sanggau akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
“Kalau memang kendaraan ini diperlukan artinya segera perbaiki. Kesiapan juga kita siapkan, memang ini menjadi hal yang darurat dan perlu kita siapkan. Kalau butuh mobilnya tadi perlu perbaikan kita perbaiki, kalau memang kita butuh mungkin kendaraan kekurangan nanti kita akan upayakan berkoordinasi untuk ke provinsi maupun juga pusat,” katanya.
Susana menilai penanganan karhutla di Sanggau memiliki tantangan tersendiri karena wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus memastikan kebakaran dan asap tidak berkembang hingga menimbulkan dampak lintas negara.
“Mengingat Kabupaten Sanggau sekali lagi adalah kabupaten yang langsung berbatasan dengan Sarawak, Malaysia, dan ada Brunei juga dengan Singapura. Tugas kita menjaga supaya ini tidak menjadi gejolak secara ASEAN dan tentunya internasional. Ini bentuk tanggung jawab kita,” tegasnya.
Susana juga menanggapi adanya informasi mengenai keluhan dari luar negeri terkait dampak asap akibat karhutla. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dihadapi melalui komunikasi dan edukasi yang baik.
Ia menyebut karakteristik masyarakat di kawasan perbatasan juga perlu dipahami, termasuk tradisi berladang yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat.
“Kalau kita lihat di media dan juga beberapa informasi ya mereka juga sudah mulai protes. Karena seolah dampaknya dari kita. Tapi ya upaya ini kita lihat, kaji, ternyata dengan budaya dan juga di mana kita masih satu rumpun, di sana juga pun ada berladangnya,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah mendorong penguatan edukasi kepada masyarakat agar aktivitas berladang tidak dilakukan dengan cara membakar lahan.
Susana menegaskan, pemerintah tidak bermaksud menghilangkan tradisi dan budaya masyarakat dalam berladang. Namun, praktik pembukaan lahan dengan pembakaran perlu dihindari karena berpotensi menghasilkan asap dan memicu kebakaran yang sulit dikendalikan.
“Edukasi untuk ke depan kepada para peladang bagaimana berladang tidak dengan membakar lahan. Bentuk adat dan budaya tetap mereka jalankan tapi tidak dengan membakar. Karena asapnya yang jadi masalah,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberadaan masyarakat peladang tetap mendapat dukungan pemerintah daerah karena aktivitas tersebut turut membantu program ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau.
“Kalau peladang tidak ada masalah, justru pemerintah daerah mendukung. Di mana seluruh masyarakat peladang juga membantu dalam program ketahanan pangan untuk Kabupaten Sanggau, bangsa Indonesia,” katanya.
Peninjauan Posko Satgas Karhutla ini menjadi bagian dari langkah antisipasi Pemkab Sanggau menghadapi peningkatan risiko karhutla selama musim kemarau.
Pemerintah daerah menilai penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama, mulai dari kesiapan personel dan peralatan, dukungan dunia usaha, penguatan edukasi masyarakat, hingga koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Bagi Sanggau sebagai wilayah perbatasan, pencegahan karhutla juga memiliki arti strategis. Pemerintah daerah berupaya memastikan kebakaran dapat ditangani sedini mungkin sehingga tidak meluas dan menimbulkan dampak terhadap masyarakat maupun kawasan negara tetangga.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
