SuaraIndo.id – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman krisis air baku seiring meningkatnya kadar garam Sungai Kapuas akibat intrusi air laut.Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meninjau Waduk Penepat di Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (27/8/2026).
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus mencari sumber air alternatif untuk memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan. Salah satu yang kini menjadi tumpuan adalah Waduk Penepat di Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meninjau langsung kondisi Waduk Penepat, Kamis (27/8/2026). Waduk tersebut diproyeksikan menjadi salah satu sumber air baku cadangan bagi Kota Pontianak, terutama ketika musim kemarau menyebabkan kualitas air Sungai Kapuas tidak lagi memenuhi kebutuhan pengolahan air bersih.
Edi mengatakan persoalan air baku menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan pelayanan air bersih di Kota Pontianak. Tingginya kadar garam Sungai Kapuas membuat sumber air utama tersebut semakin sulit diandalkan.
“Kadar garamnya sudah sampai 5.000 miligram per liter lebih. Sementara yang disyaratkan berdasarkan ketentuan kesehatan maksimum 600 miligram per liter, itu pun untuk kebutuhan mandi. Untuk air minum harus di bawah 300 miligram per liter,” kata Edi.
Waduk Penepat terhubung dengan instalasi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa melalui jaringan pipa sepanjang sekitar 30 kilometer menuju Instalasi Pengolahan Air Imam Bonjol.
Dalam kondisi optimal, sistem tersebut direncanakan mampu memasok sekitar 1.000 liter air per detik. Namun, kapasitas yang dapat dimanfaatkan saat ini masih jauh dari target.
Kota Pontianak sendiri membutuhkan produksi air bersih sekitar 2.000 liter per detik yang berasal dari empat intake, yakni Imam Bonjol, Nipah Kuning, Selat Panjang dan Parit Mayor.
Sementara itu, pasokan yang saat ini dapat dialirkan dari Waduk Penepat menuju Imam Bonjol baru sekitar 200 liter per detik.
“Yang sekarang sedang dipompa ke Imam Bonjol hanya mampu 200 liter per detik karena masih belum optimal,” jelas Edi.
Menurut Edi, kondisi tersebut tidak terlepas dari proses perbaikan sejumlah infrastruktur di kawasan Waduk Penepat yang masih dilakukan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I.
Padahal, cakupan pelayanan air bersih di Kota Pontianak telah mencapai sekitar 90,6 persen. Artinya, gangguan terhadap sumber air baku berpotensi memberikan dampak langsung terhadap pelayanan masyarakat dalam skala luas.
Waduk Penepat memiliki luas sekitar 6,6 hektare. Sementara lahan yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa di kawasan tersebut mencapai sekitar 9 hektare.
Saat ini, perbaikan saluran inlet dan outlet waduk dilakukan Balai Wilayah Sungai Kapuas menggunakan anggaran APBN.
“Infrastruktur outlet maupun inlet sedang dikerjakan perbaikannya oleh Balai Wilayah Sungai Kapuas menggunakan APBN tahun ini sekitar Rp16,6 miliar,” ungkap Edi.
Edi berharap proses perbaikan infrastruktur Waduk Penepat dapat segera dituntaskan sehingga sumber air baku tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal, khususnya dalam kondisi darurat akibat kemarau.
Selain waduk, persoalan jaringan distribusi juga menjadi perhatian. Edi meminta kebocoran pada pipa yang menghubungkan Waduk Penepat dengan Kota Pontianak segera diperbaiki agar kapasitas air yang tersedia tidak terbuang.
“Dalam kondisi darurat ini kita berharap bisa cepat selesai dan dievaluasi supaya waduknya berfungsi. Pipa-pipa yang bocor menuju Pontianak juga harus diperbaiki,” ujarnya.
Untuk memperkuat ketahanan air baku dalam jangka panjang, Pemkot Pontianak juga mendorong pembangunan satu jalur pipa tambahan dengan diameter 800 milimeter.
Edi menilai tambahan jaringan tersebut penting sebagai cadangan apabila Pontianak kembali menghadapi kondisi kemarau panjang dan sumber air utama mengalami penurunan kualitas.
“Ke depan kita berharap bisa diperjuangkan untuk menambah satu track lagi, 800 milimeter. Ini untuk jangka panjang, supaya kalau darurat seperti ini kita tidak kesulitan,” katanya.
Selain optimalisasi Waduk Penepat, Edi juga mendorong pembangunan infrastruktur pengendali air di kawasan Sungai Penepat, salah satunya berupa bendung karet.
Menurutnya, Waduk Penepat memiliki posisi strategis karena tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan air baku Kota Pontianak, tetapi juga berpotensi mendukung kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya dan wilayah sekitarnya.
Perwakilan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Novizar Ardiyansyah, mengatakan peningkatan kapasitas Waduk Penepat masih terus dilakukan.
Ia menjelaskan kapasitas sambungan yang semestinya dapat mencapai 1.000 liter per detik saat ini baru berada di kisaran 500 liter per detik. Kondisi tersebut disebabkan proses perbaikan infrastruktur yang masih berlangsung.
Novizar mengatakan pihaknya masih menunggu material dari Jakarta untuk menyelesaikan perbaikan terhadap dua pipa.
“Saat ini kami masih menunggu bahan dari Jakarta, untuk perbaikan dua pipa. Dalam waktu dekat akan selesai,” katanya.
Dengan selesainya perbaikan tersebut, kapasitas penyaluran air dari Waduk Penepat diharapkan dapat meningkat sehingga mampu menjadi salah satu penopang utama pasokan air baku Pontianak ketika Sungai Kapuas mengalami peningkatan kadar garam.
Penguatan infrastruktur air baku juga mendapat dukungan DPRD Kota Pontianak.
Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menyatakan pihaknya siap mengawal upaya pemerintah kota untuk memperoleh dukungan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan Waduk Penepat sebagai sumber air baku.
Menurutnya, persoalan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan penanganan serius, terlebih ketika musim kemarau meningkatkan kadar garam pada sumber air utama.
DPRD Kota Pontianak juga berencana melakukan koordinasi dengan Komisi V DPR RI untuk mendorong dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan infrastruktur air baku.
“Kita minta nanti untuk Komisi V, saya akan bicara dengan Ketua Komisi V dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan untuk membantu yang ada di Penepat ini,” ujar Satarudin.
Ia menilai persoalan air baku tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur sumber air dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Sambil menunggu optimalisasi Waduk Penepat, Pemkot Pontianak menyiapkan sejumlah langkah darurat untuk memenuhi kebutuhan air tawar masyarakat.
Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa telah menyediakan layanan air tawar gratis di sejumlah lokasi, antara lain Kantor Perumda Tirta Khatulistiwa dan booster di kawasan Perumnas III.
Masyarakat yang membutuhkan air untuk konsumsi dapat membawa galon atau wadah sendiri. Pemkot menegaskan fasilitas tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat dan tidak untuk kepentingan komersial.
“Kalau masyarakat perlu air tawar untuk minum, ini gratis. Bisa membawa galon atau wadah lainnya. Tapi tidak untuk komersil,” tegas Edi.
Selain penyediaan titik air gratis, Edi juga memerintahkan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa menyiapkan mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih ke kawasan yang dinilai rawan terdampak.
Distribusi tersebut akan dikoordinasikan bersama Balai Wilayah Sungai Kapuas, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat serta instansi terkait di bidang sumber daya air.
“Saya perintahkan PDAM, dan mudah-mudahan dibantu Balai Wilayah Sungai, Dinas PU Provinsi, untuk menyiapkan mobil tangki mendrop air tawar ke daerah-daerah rawan, khususnya untuk air minum. Gratis,” pungkasnya.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa ketahanan air baku Pontianak membutuhkan solusi jangka pendek sekaligus pembangunan infrastruktur jangka panjang. Optimalisasi Waduk Penepat, perbaikan jaringan pipa dan dukungan pemerintah pusat menjadi bagian penting untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terjaga, terutama saat musim kemarau.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
