Wakil Bupati Sanggau Terima Audiensi TNI, Bahas Penguatan Penanganan Karhutla

Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena, S.Sos., M.H., bersama unsur TNI di Ruang Kerja Wakil Bupati Sanggau, Rabu (26/8/2026).

Suaraindo.id – Pemerintah Kabupaten Sanggau memperkuat koordinasi bersama jajaran TNI dalam menghadapi potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang masih mengancam wilayah tersebut.

Hal itu dibahas dalam audiensi Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena, S.Sos., M.H., bersama unsur TNI di Ruang Kerja Wakil Bupati Sanggau, Rabu (26/8/2026).

Audiensi tersebut dihadiri DPP Brigjen TNI Eri Nasuhi, Pasiops Kodim 1204/Sanggau, serta Danyon TP 833 Bumi Daranante Sanggau. Pertemuan menjadi forum untuk membahas strategi pencegahan sekaligus penanganan Karhutla secara terpadu.

Dalam pertemuan itu, pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat potensi Karhutla di sejumlah wilayah masih perlu diantisipasi.

Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menyambut baik sinergi yang dibangun bersama jajaran TNI dalam upaya mencegah dan menangani Karhutla.

Menurutnya, koordinasi yang kuat antarinstansi diperlukan agar penanganan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan efektif ketika terjadi kebakaran.

“Sinergi dan koordinasi yang solid diharapkan dapat mempercepat respons di lapangan, meminimalkan dampak kerugian, serta menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat,” demikian pokok pembahasan dalam audiensi tersebut.

Selain penanganan saat terjadi kebakaran, kolaborasi lintas sektor juga diarahkan pada upaya pencegahan dan kesiapsiagaan. Pemerintah daerah bersama unsur TNI berkomitmen untuk terus meningkatkan langkah antisipasi guna menekan risiko Karhutla.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif. Kedua pihak sepakat memperkuat kolaborasi dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi masyarakat Kabupaten Sanggau dari ancaman Karhutla.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan seluruh unsur di daerah, terutama dalam menghadapi kondisi yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.(Man)