SuaraIndo.id — Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU menjadi sorotan Pemerintah Kabupaten Sintang di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung. Persoalan distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite dinilai perlu segera ditangani agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan pergerakan ekonomi daerah.Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian BBM di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kamis (3/9/2026).
Menindaklanjuti keluhan masyarakat, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian BBM di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kamis (3/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Hiswana Migas, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sintang. Sementara itu, Sales Branch Manager Kalbar II Fuel Pertamina Patra Niaga Muhammad Bisma Abdillah mengikuti rapat secara daring melalui Zoom Meeting.
Gregorius mengatakan, rapat digelar setelah Pemkab Sintang menerima berbagai keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan Pertalite. Kondisi tersebut juga telah dilihat secara langsung di lapangan dan dinilai menunjukkan bahwa penyaluran BBM belum berjalan optimal.
“Kemarau masih panjang, debit air sungai surut, antrean di SPBU juga panjang. Kami perlu mendapatkan penjelasan dari Pertamina kondisi yang sebenarnya mengenai suplai BBM bersubsidi untuk Kabupaten Sintang,” ujar Gregorius.
Menurutnya, kelancaran distribusi BBM bersubsidi sangat penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Jika pasokan tidak lancar, dampaknya dapat merembet pada aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
Gregorius juga meminta agar mekanisme barcode dalam pembelian BBM bersubsidi memiliki aturan yang jelas serta diterapkan secara konsisten oleh seluruh SPBU.
“Saya juga minta agar sistem barcode untuk mengisi BBM bersubsidi tidak barcode ecek-ecek, tetapi disertai aturan yang jelas dan bisa dilaksanakan oleh SPBU,” tegasnya.
Selain itu, Bupati meminta Pertamina memberikan laporan secara rutin mengenai jumlah BBM bersubsidi yang dikirim ke Kabupaten Sintang. Menurutnya, data tersebut penting untuk memastikan ketersediaan pasokan sekaligus mengawasi kesesuaian antara kebutuhan dan distribusi.
“Kami berharap agar penyaluran BBM bersubsidi ke masyarakat Kabupaten Sintang lancar dan tepat sasaran, supaya proses ekonomi di wilayah kami tidak terkendala,” katanya.
Pemkab Sintang juga meminta Pertamina menertibkan SPBU dan memastikan penyaluran BBM dilakukan sesuai ketentuan. Praktik pengisian yang tidak wajar, seperti penggunaan tangki kendaraan yang telah dimodifikasi maupun pengisian secara berulang, diminta mendapat pengawasan serius.
“Pertamina diminta untuk menertibkan SPBU dan penyaluran wajib sesuai ketentuan. Perlu larangan pengisian minyak yang tidak wajar, misalnya tangki modifikasi atau berulang-ulang,” ujarnya.
Gregorius menegaskan pengawasan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum diminta turun bersama melakukan pengendalian distribusi BBM di lapangan.
“Pertamina bersama tim terpadu, kami minta melakukan pengendalian pengawalan ke lapangan bersama Pemkab Sintang dan aparat penegak hukum. Kami meminta Pertamina untuk menambah jumlah mobil tangki untuk mengirim Pertalite sesuai kuota yang ada,” kata Gregorius.
Menanggapi persoalan tersebut, Muhammad Bisma Abdillah menjelaskan bahwa kuota Pertalite untuk Kabupaten Sintang sebenarnya mengalami penambahan pada triwulan ketiga.
Namun, persoalan distribusi saat ini berkaitan dengan lokasi pengambilan pasokan. Bisma menyebut stok Pertalite di Depot Pertamina Sintang sedang kosong sehingga SPBU di Kabupaten Sintang harus mengambil pasokan dari Depot Pertamina di Pontianak menggunakan mobil tangki.
“Saat ini, pengambilan Pertalite oleh SPBU sudah tidak bisa ke Depot Pertamina Sintang karena sudah kosong, tetapi ke Depot Pertamina di Pontianak,” jelas Bisma.
Kondisi tersebut membuat jalur pasokan ke Sintang membutuhkan pengaturan dan pengawalan lebih lanjut, terutama di tengah kebutuhan BBM masyarakat yang tetap tinggi selama musim kemarau.
Mengenai pembatasan jumlah liter Pertalite yang dapat dibeli setiap kendaraan, Bisma mengatakan Pertamina belum dapat menerapkannya melalui sistem karena belum tersedia payung hukum yang mengatur mekanisme tersebut.
“Kami juga tidak bisa membatasi jumlah liter setiap kendaraan yang mengisi Pertalite. Kalau mau diatur di sistem barcode, sebenarnya bisa, tetapi belum ada payung hukumnya,” katanya.
Meski demikian, Bisma menegaskan SPBU tetap harus melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang melakukan pengisian. Pengisian semestinya tidak diperbolehkan apabila nomor polisi kendaraan tidak sesuai dengan barcode, kendaraan menggunakan tangki yang telah dimodifikasi, atau barcode telah digunakan berulang kali.
“Seharusnya SPBU tidak memperbolehkan pengisian Pertalite jika nomor polisi kendaraan beda dengan barcode, tangki kendaraan yang sudah dimodifikasi, dan barcode yang sudah berulang-ulang isi Pertalite,” tegasnya.
Pemkab Sintang dan Pertamina selanjutnya diminta memperkuat koordinasi serta pengawasan di lapangan. Penambahan armada mobil tangki juga diharapkan dapat membantu memperlancar pasokan dari Depot Pertamina Pontianak ke SPBU di Sintang.
Di tengah kemarau yang masih berlangsung dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, kelancaran distribusi BBM menjadi perhatian penting. Pemerintah daerah berharap persoalan pasokan dan antrean di SPBU dapat segera diatasi sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan roda perekonomian Kabupaten Sintang tetap berjalan.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
