SUARAINDO.ID -------- Pengembangan budidaya lobster di Kabupaten Lombok Timur masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan sarana Keramba Jaring Apung (KJA), minimnya fasilitas penyimpanan pakan, hingga kekurangan benih.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengatakan, sebagian besar nelayan pembudidaya lobster di wilayahnya masih menggunakan KJA sederhana. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan produktivitas budidaya lobster.
“Di samping KJA yang sederhana itu, juga mereka sangat-sangat kekurangan yang namanya freezer, tempat mereka menyimpan makanan dari lobster itu sendiri. Hampir tidak ada yang mereka punya. Ini yang menjadi persoalan yang selalu dihadapi dari tahun ke tahun,” ungkap Haerul Warisin, Kamis 3 September 2026
Selain keterbatasan sarana, kata Bupati, pembudidaya juga menghadapi persoalan ketersediaan benih dan pakan.
Persoalan tersebut disampaikan Bupati kepada Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto saat kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI bersama rombongan di Instalasi Telong-Elong, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Lombok Timur.
Bupati menyebut nelayan masih menjadi salah satu kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi rentan, bersama dengan buruh tani. Karena itu, ia berharap kunjungan kerja tersebut dapat menghasilkan bantuan sekaligus solusi konkret bagi masyarakat, khususnya yang berada di wilayah selatan Lombok Timur.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menjelaskan, kunjungan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi dan memperoleh masukan secara langsung dari nelayan penangkap Benih Bening Lobster (BBL), pembudidaya lobster, pelaku usaha, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.
Hasil kunjungan itu nantinya akan menjadi bahan Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI dalam merumuskan rekomendasi kebijakan tata kelola BBL sekaligus strategi percepatan budidaya lobster nasional.
Menurut Titiek, penyelundupan BBL yang masih terjadi menyebabkan kerugian bagi negara maupun nelayan. Salah satu faktor pendorongnya adalah harga BBL di luar negeri yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga di dalam negeri.
Di sisi lain, kemampuan budidaya lobster nasional dinilai masih belum optimal. Karena itu, Komisi IV DPR RI mendorong agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok BBL, tetapi mampu berkembang menjadi salah satu produsen utama lobster hasil budidaya dunia.
Namun, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan teknologi, rendahnya tingkat kelangsungan hidup lobster, minimnya sarana dan prasarana, keterbatasan akses permodalan, serta masa budidaya yang relatif panjang.
“Pemerintah harus membangun ekosistem budidaya berbasis segmentasi, mulai dari ketersediaan benih, teknologi pendederan, pembesaran, pakan, sarana KJA, permodalan, kelembagaan pembudidaya, sampai dengan kepastian pasar,” tegasnya.
Titiek menilai akselerasi budidaya lobster tidak dapat dilakukan secara setengah-setengah. Menurutnya, pembangunan ekosistem budidaya yang terintegrasi dari hulu hingga hilir menjadi langkah penting agar potensi lobster Indonesia dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Sementara itu, aspirasi mengenai pembukaan ekspor BBL juga menjadi bagian penting dalam pendalaman Panja. Hal tersebut akan dikaji dengan mempertimbangkan pengaturan kuota, keberlanjutan sumber daya, penguatan budidaya nasional, serta pemanfaatan BBL untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan devisa negara.
Titiek juga mengapresiasi para nelayan yang menyampaikan berbagai masukan dalam kunjungan tersebut. Ia berharap Indonesia tidak hanya mampu mewujudkan swasembada beras, tetapi juga swasembada protein, termasuk dengan menjadikan Indonesia sebagai salah satu penghasil lobster terbesar di dunia.
Dalam sesi diskusi, sejumlah nelayan menyampaikan aspirasi terkait keterbatasan akses permodalan, kebutuhan bantuan KJA, ketersediaan pakan, serta harga lobster yang masih mengalami fluktuasi.
.jpeg)
.jpeg)
