SuaraIndo.id — Dialog Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dengan massa mahasiswa yang menggelar aksi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berlangsung panas di depan Bandara Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (3/9/2026).Dialog Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan dengan massa mahasiswa yang menggelar aksi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berlangsung panas di depan Bandara Supadio, Kabupaten Kubu Raya, pada Kamis (3/9/2026).
Ketegangan bermula ketika Norsan mempertanyakan keterlibatan mahasiswa dalam penanganan karhutla secara langsung di lapangan. Ia menanyakan apakah massa aksi juga telah turun membantu upaya pemadaman kebakaran.
“Mahasiswa ada turun?” tanya Norsan kepada massa Aliansi Kalbar Merdeka.
“Sudah, Pak. Kami sudah turun,” jawab mahasiswa.
Norsan kemudian kembali memastikan bentuk keterlibatan tersebut, khususnya apakah mahasiswa ikut turun langsung memadamkan api.
“Memadamkan api?” tanyanya.
Massa aksi menegaskan bahwa mahasiswa telah terlibat dalam aktivitas penanganan karhutla di lapangan selama tiga hingga empat hari terakhir. Perdebatan kemudian semakin memanas ketika salah seorang peserta aksi menilai pemerintah seharusnya mengetahui aktivitas mahasiswa melalui pemberitaan maupun media sosial.
“Bapak kurang lihat media sosial, Pak,” ujar peserta aksi.
Aksi yang digelar Aliansi Kalbar Merdeka itu merupakan bentuk desakan agar pemerintah mengambil langkah lebih serius dalam menangani karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat.
Koordinator Aliansi Kalbar Merdeka, Syahrifal Muhrin, meminta pemerintah pusat bersikap lebih tegas dan menetapkan karhutla di Kalimantan Barat sebagai bencana nasional.
“Kami ingin menuntut hari ini pemerintah pusat tegas, Pak. Kami mau bencana ini menjadi nasional, Pak,” kata Syahrifal.
Ia mengatakan masyarakat dan relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Mulai dari keterbatasan akses sumber air, peralatan pemadaman hingga kebutuhan logistik.
“Kita di sini semuanya kesulitan, Pak. Akses air yang pertama untuk memadamkan api. Kemudian alat. Kemudian logistik dan segala macamnya,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Norsan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan status siaga darurat karhutla.
“Hari ini kita menetapkan Kalimantan Barat status siaga darurat,” ujar Norsan.
Penetapan status siaga darurat tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Dalam aksinya, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah tuntutan lainnya. Mereka meminta pemerintah menetapkan karhutla di Kalbar sebagai bencana nasional serta mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan solusi konkret dalam upaya mitigasi dan penanganan kebakaran.
Selain itu, Aliansi Kalbar Merdeka meminta pemerintah memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang dinilai lalai dalam pengelolaan maupun pengawasan lahan. Mereka juga mendesak agar pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan diusut serta diproses sesuai ketentuan hukum.
Sementara itu, terkait rencana kedatangan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke Kalimantan Barat, Norsan mengatakan pemerintah daerah masih menunggu kedatangan menteri untuk meninjau langsung kondisi karhutla sekaligus menyalurkan bantuan.
Namun, rencana tersebut terkendala kondisi jarak pandang yang tidak memungkinkan pesawat mendarat di Bandara Supadio.
Situasi tersebut menjadi salah satu kendala dalam upaya peninjauan langsung kondisi karhutla di Kalimantan Barat. Di tengah kondisi tersebut, mahasiswa tetap mendesak pemerintah memperkuat penanganan di lapangan dengan dukungan peralatan, logistik, sumber air, serta langkah penegakan hukum yang lebih tegas.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
