 |
| Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan tren titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali meningkat. Padahal, sebelumnya tren hotspot di enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla nasional sempat mengalami penurunan. Kondisi terbaru membuat Kalbar dan Kalteng kembali menjadi fokus utama pemerintah. |
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan peningkatan hotspot di Kalbar dan Kalteng membuat kedua wilayah tersebut kembali menjadi prioritas utama penanganan karhutla secara nasional.
“Setelah kemarin semua enam provinsi yang prioritas trennya turun, tetapi hari ini Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menunjukkan kembali hotspot yang meningkat. Artinya, prioritas utama sekarang ini secara nasional tetap Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah,” ujar Antoni seusai meninjau penanganan karhutla di Jambi, Rabu (2/9/2026).
Berdasarkan data Sipongi Kementerian Kehutanan dengan cut off 1 September 2026, peningkatan hotspot paling signifikan terjadi di Kalimantan Barat. Jumlah hotspot di provinsi ini melonjak dari 273 titik menjadi 859 titik.
Sementara itu, di Kalimantan Tengah jumlah hotspot meningkat dari 253 titik menjadi 623 titik.
Kenaikan juga terjadi di sejumlah provinsi lain yang masuk dalam wilayah prioritas penanganan karhutla. Sumatera Selatan mengalami peningkatan hotspot dari 20 menjadi 89 titik, sedangkan Kalimantan Selatan naik dari 22 menjadi 73 titik.
Adapun Riau masih tercatat nol titik hotspot. Sementara Jambi yang sebelumnya tidak mencatat hotspot, kini terdeteksi empat titik.
Meningkatnya hotspot di Kalbar dan Kalteng mendorong pemerintah pusat untuk kembali memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan karhutla.
Antoni mengatakan dirinya bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto akan bertolak ke Pontianak, Kalimantan Barat, untuk melakukan koordinasi sekaligus mengevaluasi langkah penanganan karhutla di lapangan.
Koordinasi tersebut akan melibatkan Gubernur Kalimantan Barat, kapolda, pangdam serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
“Oleh karena itu besok, kami ke Pontianak untuk bertemu kembali dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan Pak Gubernur, kapolda, pangdam ya, merapatkan barisan kembali, melakukan evaluasi sekaligus membuat rencana apa yang bisa kita lakukan untuk mitigasi,” jelas Antoni.
Menurut dia, evaluasi tersebut penting dilakukan untuk memastikan langkah penanganan dan mitigasi dapat kembali diarahkan pada upaya menekan jumlah hotspot maupun fire spot yang telah melalui proses verifikasi.
“Dan memastikan kembali, mendorong kembali agar angka baik itu apa namanya hotspot maupun fire spot yang sudah diverifikasi dapat turun. Jadi dua itu ya yang masih jadi masalah,” tegasnya.
Di tengah peningkatan hotspot, pemerintah juga mewaspadai kondisi cuaca yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya karhutla. Antoni menyebut puncak El Nino diperkirakan terjadi pada September 2026.
Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang harus diantisipasi, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi. Pemerintah pusat dan daerah pun diminta tidak lengah dan terus memperkuat upaya pencegahan.
Penguatan koordinasi, kesiapsiagaan personel, pemantauan titik panas serta respons cepat terhadap kemunculan titik api dinilai menjadi bagian penting untuk mencegah kebakaran berkembang semakin luas.
Pemerintah juga akan terus memantau perkembangan hotspot dan fire spot yang telah terverifikasi sebagai salah satu indikator dalam mengukur efektivitas penanganan karhutla secara nasional.
Dengan kembali meningkatnya hotspot di Kalbar dan Kalteng, pemerintah pusat menilai pengendalian karhutla membutuhkan gerak cepat dan koordinasi lintas sektor agar kebakaran tidak meluas serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat dapat ditekan.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
