SUARAINDO.ID ------- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mendorong percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
Di sisi lain, banyaknya keluhan terkait ketidaksesuaian data desil dalam program perlindungan sosial menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Melalui mekanisme sanggahan Perlinsos Digital, pemerintah berharap perbaikan data dapat dilakukan sehingga kondisi sosial ekonomi masyarakat tercermin secara lebih akurat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, saat menghadiri sekaligus membuka Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026, Selasa (15/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) II Kantor Bupati Lombok Timur tersebut dihadiri sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), BPJS, PT Pos Indonesia, rumah sakit, pemerintah desa, dan puskesmas.
Juaini Taofik mengatakan, jumlah penduduk Lombok Timur yang mencapai sekitar 1,47 juta jiwa menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan data kependudukan. Semakin besar jumlah penduduk, menurutnya, semakin besar pula risiko terjadinya kesalahan dalam pencatatan maupun pemutakhiran data.
Ia menyebutkan, pemerintah saat ini mulai memanfaatkan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), dalam proses pengolahan data.
“Jumlah penduduk kita besar, jadi wajar ada risiko kesalahan pencatatan data yang juga besar. Karena sekarang sudah menggunakan Artificial Intelligence (AI), jadi InsyaAllah September atau minggu kedua Oktober, selaras dengan keterangan Menteri Sosial, informasi terbaru sekarang sudah menyentuh angka sepuluh koma sekian yang desil rendah,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan adanya perubahan data desil dalam jumlah besar secara nasional. Menurut informasi yang diterimanya, sekitar 4,8 juta data desil akan mengalami perubahan.
Sekda menilai uji coba Perlinsos Digital memberikan dampak positif, terutama dalam mendorong keterhubungan data kependudukan dengan berbagai layanan publik. Dalam konteks tersebut, keberadaan IKD menjadi salah satu pintu masuk penting.
“Ketika proporsi aktivasi IKD telah menyeluruh, maka akan lebih mudah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini tugas kita bersama hari ini. Andai persentase IKD tinggi, akan mudah melayani warga kita. Semakin mudah, semakin cepat. Pintu masuk kita adalah IKD,” tegasnya.
Menurut Juaini, percepatan IKD juga penting di tengah tingginya respons masyarakat terhadap pelayanan pemerintah melalui ruang digital. Ia menyebut indeks kepekaan digital Lombok Timur tergolong tinggi, yakni berada di posisi kedua setelah Kota Mataram.
Kondisi tersebut membuat berbagai respons masyarakat, termasuk kritik terhadap pelayanan publik, dengan cepat muncul di media sosial. Karena itu, ia meminta aparatur yang bertugas memberikan pelayanan tidak mudah terpengaruh oleh komentar negatif masyarakat.
“Jangan khawatir. Karena itulah psikologis dan psikis antara kita yang melayani dan masyarakat yang dilayani. Jadi tidak usah baper, jangan cepat tersinggung. Niatkan sebagai ibadah agar kita kuat. Ini merupakan investasi pelayanan untuk semua layanan,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur, Parihin, mengatakan capaian aktivasi dan validasi IKD di daerah tersebut terus mengalami peningkatan.
Menurutnya, masyarakat secara perlahan mulai beralih dari penggunaan KTP fisik menuju identitas kependudukan berbasis digital. Kondisi tersebut juga dapat membantu masyarakat dalam mengakses layanan, termasuk proses pendaftaran melalui Perlinsos Digital maupun melalui agen yang tersedia.
Pariihin menjelaskan, pada awal koordinasi, persentase IKD yang tervalidasi pada Desember tahun lalu baru sekitar 1,6 persen. Angka tersebut kini meningkat menjadi 12,22 persen atau lebih dari 120 ribu penduduk yang telah tervalidasi IKD.
“Kami masih terus melakukan validasi terhadap masyarakat,” tegasnya.
Selain peningkatan capaian IKD, Dukcapil Lombok Timur juga mencatat sejumlah prestasi. Pelayanan administrasi kependudukan Lombok Timur berhasil masuk 10 besar nasional dalam capaian perekaman e-KTP.
Dukcapil Lombok Timur juga mewakili Kabupaten Lombok Timur di tingkat nasional dalam program zona integritas bidang pelayanan.
Sosialisasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara Dukcapil dengan berbagai instansi dan mitra pelayanan, seperti BPJS, PT Pos Indonesia, rumah sakit, pemerintah desa, dan puskesmas.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjadi jembatan dalam masa transisi penerapan regulasi dan sistem administrasi kependudukan berbasis digital. Sebelum target aktivasi IKD tercapai secara menyeluruh, sinergi antarinstansi dinilai penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap mudah, cepat, dan terintegrasi.
Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan sertifikat penghargaan kepada desa dan rumah sakit yang dinilai terbaik dalam pelayanan administrasi kependudukan tahun 2026.
Penghargaan tersebut diberikan kepada RSIA Permata Hati, Desa Batuyang, Desa Montong Baan, Desa Pohgading Timur, dan Desa Beriri Jarak.
.jpeg)
.jpeg)
