‎Percepat Penurunan Stunting, Perkuat Sinergi Lintas OPD

Editor: nanang author photo


SUARAINDO.ID ---------
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur memperkuat sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan berbagai unsur terkait dalam upaya mempercepat pencegahan dan penurunan stunting.

‎Penguatan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) untuk pembagian wilayah binaan Genting Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026.

‎Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya mengatakan, mekanisme pembagian wilayah binaan yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Timur.

‎Pembagian wilayah diharapkan tidak sekadar menjadi pembagian tugas administratif, tetapi juga memperjelas penanggung jawab atau person in charge (PIC) setiap OPD dan unsur terkait di wilayah masing-masing.

‎Edwin menilai keberadaan PIC penting untuk mempercepat komunikasi dan koordinasi.

‎Setiap OPD diharapkan memiliki personel yang memahami perkembangan program di wilayah binaannya sehingga informasi dan tindak lanjut dapat berlangsung berkesinambungan, meskipun terjadi pergantian perwakilan dalam rapat maupun kegiatan.

‎Pentingnya peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan keterampilan teknis, khususnya dalam penyuluhan, pencatatan data, serta pemantauan secara berkelanjutan.

‎Dukungan operasional, seperti ketersediaan logistik, pemberian insentif, dan koordinasi rutin di tingkat wilayah, juga dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program.

‎Dalam Program Genting, intervensi dilakukan melalui pendekatan spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik antara lain pemberian makanan tambahan (PMT) atau bahan pangan mentah yang kaya protein hewani kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia di bawah dua tahun.

‎Sementara intervensi sensitif meliputi perbaikan infrastruktur dasar, seperti bedah rumah tidak layak huni, penyediaan akses air bersih, dan pembangunan jembatan yang mendukung mobilitas masyarakat.

‎Intervensi juga dilakukan melalui pendampingan dan edukasi berupa penyuluhan, komunikasi psikologis, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala.

‎Edwin menegaskan bahwa prinsip utama Program Genting adalah gotong royong. Karena itu, seluruh pihak diharapkan mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya agar berbagai bentuk intervensi dapat berjalan secara terpadu.

‎“Pertemuan ini untuk membangun sistem kerja. Intervensi spesifik dan sensitif yang diperlukan harus disampaikan kepada mitra-mitra Genting,” tegasnya.

‎Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Provinsi NTB, Lalu Makripuddin, menyebut Lombok Timur sebagai salah satu barometer dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting di NTB.

‎Menurutnya, posisi tersebut menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan upaya menekan angka stunting. Ia juga mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan Pemkab Lombok Timur sebagai bentuk komitmen memperkuat pencegahan dan penurunan stunting hingga tingkat sasaran.

‎Makripuddin turut menyoroti realisasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Kabupaten Lombok Timur yang dinilai belum sinkron antara data pada aplikasi dan laporan Dinas P3AKB Lombok Timur. Ia berharap pembaruan dan pelaporan data segera dilakukan ke tingkat pusat agar data yang tercatat sesuai dengan kondisi aktual di daerah.

‎Selain itu, capaian Program Genting yang telah mencapai 81 persen diharapkan terus ditingkatkan. Menurutnya, peningkatan capaian perlu dibarengi dengan memastikan bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran, dimanfaatkan, dan dikonsumsi oleh penerima manfaat sesuai tujuan program.

‎Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Lombok Timur, Muksin, menjelaskan Program Genting menyasar keluarga berisiko stunting (KRS), meliputi ibu hamil, ibu menyusui, baduta atau anak di bawah usia dua tahun, serta anak yang mengalami stunting.

‎Pendampingan dilakukan melalui edukasi, intervensi, dan pemberian bantuan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan masing-masing keluarga.

‎Berdasarkan target pemerintah pusat melalui BKKBN, jumlah keluarga berisiko stunting di Lombok Timur mencapai 14.106 keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.610 KRS telah terintegrasi.

‎Adapun intervensi yang telah diberikan meliputi edukasi kepada 9.627 KRS, intervensi nutrisi kepada 1.574 KRS, intervensi air bersih kepada 394 KRS, intervensi jamban sehat kepada 14 KRS, serta bantuan rumah layak huni kepada satu keluarga.

‎Pemkab Lombok Timur berharap berbagai intervensi tersebut tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku keluarga penerima manfaat. Bantuan nutrisi diharapkan diberikan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran, sementara intervensi air bersih, jamban sehat, dan rumah layak huni terus ditingkatkan.

‎Penguatan pembagian wilayah binaan, penetapan PIC, peningkatan kapasitas kader, serta kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai unsur lainnya diharapkan membuat upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Lombok Timur semakin terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Share:
Komentar

Berita Terkini