SUARAINDO.ID ------- Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin meminta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pendapatan mengoptimalkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Digitalisasi dinilai tidak sekadar memudahkan pembayaran, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bupati mengatakan, capaian TP2DD Lombok Timur pada 2025 yang mendapat predikat cukup baik harus menjadi pijakan untuk meningkatkan kinerja. Menurutnya, daerah lain juga terus melakukan percepatan digitalisasi sehingga Lombok Timur perlu bekerja lebih optimal.
Berkaca dari capaian tahun 2026 yang dinilai masih belum optimal, Haerul meminta TP2DD dan seluruh OPD penghasil pendapatan memastikan setiap titik penerimaan memiliki kanal pembayaran digital yang mudah diakses masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang terjadinya kebocoran penerimaan daerah.
“Elektronifikasi bukan hanya untuk mengubah cara membayar, tetapi juga untuk memperkuat pengawasan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya, Selasa 6 Oktober 2026.
Bupati meminta seluruh transaksi tercatat secara lengkap sehingga dapat direkonsiliasi dengan cepat dan akurat.
Data transaksi digital, kata dia, harus dimanfaatkan untuk membaca tingkat kepatuhan wajib pajak, menemukan potensi penerimaan yang belum tergarap, mengurangi kebocoran, sekaligus mempercepat pengambilan keputusan.
Selain membangun sistem, Bupati menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Peralihan transaksi tunai ke non-tunai harus dipahami sebagai bentuk kemudahan dan peningkatan kualitas layanan.
Di hadapan pimpinan OPD yang hadir, Haerul mengakui masih terdapat sejumlah kendala, terutama keterbatasan jaringan dan literasi digital.
Karena itu, ia meminta penguatan koordinasi dan sinergi antar-OPD, termasuk dalam edukasi masyarakat, penguatan jaringan, serta penyediaan layanan digital yang terukur.
“Jangan hanya mengejar indeks. Kita harus membangun ekosistem digital yang matang dan terintegrasi,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Ignatius Adhi Nugroho mengatakan, berdasarkan indeks yang ada, Lombok Timur mencatat skor 98,5 persen dan menjadi daerah dengan capaian tertinggi di NTB.
Menurut Ignatius, capaian tersebut menunjukkan performa yang kuat dan stabil. Namun, masih terdapat ruang optimalisasi, khususnya pada aspek realisasi yang berada di angka 85 persen.
Ia merekomendasikan penguatan sistem berbasis data melalui pemantauan capaian transaksi berdasarkan kanal pembayaran, OPD, serta jenis penerimaan. Selain itu, layanan pajak dan retribusi perlu terus dioptimalkan.
“Penguatan edukasi dan visibilitas juga penting, dengan mendorong OPD dan Bank RKUD memastikan kanal pembayaran ditampilkan secara jelas, baik di loket pelayanan, media sosial maupun kanal informasi layanan,” katanya.
High Level Meeting tersebut turut dihadiri akademisi dan praktisi keuangan. Diskusi yang digelar dalam kegiatan itu diharapkan dapat memetakan berbagai hambatan sekaligus merumuskan alternatif penyelesaian untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Lombok Timur.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
