Suaraindo.id – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria
Norsan didampingi Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan berdialog langsung dengan
mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi
Kalimantan Barat, Jumat (23/10/2026)..jpeg)
Gubernur dan Wagub Kalbar Sambut Demo Mahasiswa, Bahas Karhutla hingga BBM
Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi dan kritik terkait persoalan daerah, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik, hingga penegakan hukum.
Menanggapi kritik mahasiswa mengenai ketidakhadirannya dalam aksi sebelumnya, Ria Norsan menjelaskan bahwa pada 21 Oktober 2026, dirinya memimpin rapat bersama akademisi dan pakar gambut untuk membahas langkah mitigasi serta pemulihan pascakarhutla.
Pada hari yang sama, ia juga melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina dan PLN untuk membahas persoalan pasokan BBM dan gangguan kelistrikan yang dikeluhkan masyarakat.
Sementara pada 22 Oktober 2026, Ria Norsan memenuhi undangan di Jakarta untuk menerima penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 sebagai TPAKD terbaik tingkat provinsi wilayah Kalimantan.
Terkait penanganan karhutla, Gubernur menyebutkan bahwa berdasarkan data per 22 Oktober 2026, masih terdapat 22 titik api yang terkonsentrasi di Kabupaten Ketapang.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama seluruh pihak terkait terus berupaya memadamkan sisa titik api agar penanganan karhutla dapat segera dituntaskan,” ujarnya.
Ia menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi dan keterlibatan berbagai pihak agar kebakaran tidak terus meluas serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan dapat diminimalkan.
Koordinasi Pasokan BBM dan Kelistrikan
Selain karhutla, persoalan ketersediaan BBM dan pemadaman listrik turut menjadi sorotan mahasiswa dalam aksi tersebut.
Ria Norsan mengatakan, pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan Pertamina dan PLN untuk mencari solusi atas berbagai kendala yang dirasakan masyarakat.
“Kami terus berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan pasokan BBM dan mendorong perbaikan layanan kelistrikan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” katanya.
Menurutnya, persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat tersebut perlu mendapat perhatian serius melalui koordinasi lintas instansi sehingga langkah penanganan dapat dilakukan secara tepat.
Sementara mengenai aspirasi mahasiswa terkait dugaan tindakan kekerasan atau pelanggaran hukum dalam rangkaian aksi, Gubernur menegaskan bahwa penanganannya merupakan kewenangan aparat penegak hukum.
Ia berharap setiap dugaan pelanggaran dapat diproses secara profesional, objektif, dan adil sesuai ketentuan yang berlaku.
Apresiasi Kritik dan Aspirasi Mahasiswa
Dalam kesempatan itu, Ria Norsan mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan kritik dan aspirasi untuk mendorong kemajuan Kalimantan Barat.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terbuka terhadap masukan masyarakat, termasuk kritik dari kalangan mahasiswa, sebagai bagian dari upaya memperbaiki kebijakan dan pelayanan publik.
Menurutnya, berbagai persoalan daerah perlu diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka dan dialog konstruktif antara pemerintah, mahasiswa, serta elemen masyarakat lainnya.
Gubernur juga mengajak mahasiswa agar menyampaikan aspirasi secara damai, santun, dan tertib dengan tetap menjaga ketertiban umum serta fasilitas publik.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lanjutnya, berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna menindaklanjuti persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Melalui dialog tersebut, pemerintah berharap aspirasi mahasiswa dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan di Kalimantan Barat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
